Ambisi Jokowi Jadikan IKN Wilayah Zero Crime Sulit Diwujudkan, Ini Sebabnya

Jakarta, MERDEKANEWS -- Ambisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadikan Ibu Kota Nusantara (IKN) tanpa ada kejahatan dinilai sulit diwujudkan. Pasalnya, sampai saat ini belum ada satupun wilayah atau negara manapun di dunia yang tidak memiliki tingkat kejahatan alias 'zero crime'.

Hal itu dikemukakan Kriminolog Universitas Indonesia (UI), Nuruddin Lazuardi. Ia seperti dilansir cnnindonesia.com, menjelaskan negara-negara dengan predikat paling aman seperti Denmark dan Islandia bahkan masih tetap memiliki tingkat kejahatan meskipun dalam kategori rendah.

"Saya belum pernah melihat ada satu kota dengan zero crime, namun ada beberapa negara dengan tingkat kejahatan rendah sehingga bisa dikatakan aman seperti Islandia, Selandia Baru, dan Denmark," paparnya.

Kendati demikian, Nuruddin mengatakan diperlukan banyak usaha dan kebijakan yang harus diambil pemerintah untuk benar-benar mewujudkan kota dengan tingkat kejahatan rendah seperti negara tersebut.

Ia mencontohkan salah satu yang harus dilakukan yakni melalui environmental approach untuk memodifikasi lingkungan perkotaan sehingga dapat mengurangi potensi timbulnya kejahatan. Selain itu, kata dia, diperlukan juga pendekatan sosial yang berfokus pada akar masalah sosial dan ekonomi sebagai pemicu kejahatan.

Tidak ketinggalan, Nuruddin menilai tetap diperlukan pendekatan penegakan hukum yang tegas sebagai bentuk penindakan terhadap pelbagai potensi kejahatan yang dapat terjadi.

Ia mengatakan hal-hal tersebut haruslah dipenuhi terlebih dahulu mengingat ada banyak faktor pemicu kejahatan.

"Kemiskinan, ketimpangan sosial, ketidakadilan sistemik, pengangguran, penyalahgunaan narkoba, lingkungan yang tidak aman dan sebagainya. Ada banyak faktor yang pada intinya terkait dengan ekonomi, politik dan sosial," jelasnya.

Di sisi lain, Nuruddin justru mewanti-wanti apabila pembangunan IKN tidak dilakukan dengan perencanaan yang matang hingga mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral wilayah setempat, bukan tidak mungkin justru akan meningkatkan potensi timbulnya kejahatan.

"Pada dasarnya, pembentukan suatu zona atau wilayah baru itu sebenarnya dapat bersifat kriminogen (faktor penyebab timbulnya kejahatan). Dikatakan seperti itu jika misalnya IKN dibangun tanpa perencanaan yang rasional, timpang, serta mengabaikan nilai kultural dan moral," ujarnya.

"Menjadi pertanyaan, apakah IKN dibangun dengan cara seperti itu? Jika iya, maka terwujudnya kota tanpa kejahatan itu menjadi semu," kata Nuruddin menambahkan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi melakukan rapat bersama sejumlah pimpinan TNI-Polri mulai dari Pangdam VI/MLW, Kapolda Kaltim, Danrem 091/ASN, Dandim 0913/PPU, hingga Kapolres Penajam Paser Utara di Istana Garuda IKN, pada Selasa (30/7) kemarin.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M Yusuf Permana menyebut rapat tersebut dilakukan untuk memastikan dan mendapatkan laporan terkait peningkatan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat dan penegakan hukum.

Jokowi juga menginginkan agar terjadi peningkatan stabilitas dan keamanan di wilayah IKN dan sekitarnya. "Bapak Presiden ingin Ibu Kota Nusantara adalah ibu kota yang aman dan tidak ada kejahatan sama sekali," kata Yusuf.