Jakarta, MERDEKANEWS --- Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sudah membentuk Tim Reformasi Birokrasi (RB) dari tahun 2012. Plt. Sekretaris Jenderal DPR RI Damayanti menilai, RB di DPR sudah berjalan dengan baik, walaupun ada beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti.
Hal tersebut diungkapkan oleh Maya, panggilan akrab Damayanti, dalam Rapat Koordinasi Sekretariat Jenderal DPR RI yang membahas Expose Laporan RB Tahun 2017 di Ruang Rapat Sekjen DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/4/2018).
“RB yang diketuai oleh Asep Ahmad Saefulloh ini sudah berjalan dengan baik dan kami memutuskan setiap hari Rabu setiap minggunya mengadakan rapat koordinasi. Ini merupakan salah satu langkah untuk perubahan pemikiran kita. Dengan adanya ini, kita bisa saling mengingatkan, menjaga dan lain sebagainya,” tambah Maya.
Adapun hasil laporannya, lanjut Maya, masih terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan itu ada yang bersifat rutin, ada pula yang harus diselesaikan dengan terobosan baru. Tetapi secara keseluruhan, laporan ini sudah baik dan dapat meningkatkan tunjangan kinerja pegawai Setjen dan BK DPR RI.
Sedangkan Ketua RB Setjen DPR RI Asep Ahmad Saefulloh mengatakan, RB ini sudah berjalan hampir 7 tahun dan ada 8 area yang perlu dilakukan perubahan. Perubahan ini guna mengoptimalkan kinerja RB kedepannya. Menurutnya, secara umum pelaksanaan RB sudah 90 persen berjalan sesuai dengan yang diharapkan, tetapi masih ada permasalahan yang dijumpai, misalnya SDM.
“Kita belum memiliki alat ukur tingkat kompetensi pegawai, seharusnya kita sudah memilikinya. Sehingga kita punya database untuk memudahkan melakukan promosi dan mutasi pegawai,” jelas Asep.
Kemudian, tambah Asep, terkait area pelayanan public. Ia menjelaskan, meskipun Setjen dan BK DPR RI sudah mempunyai pelayanan satu atap, namun baru sebatas seremonial. Namun secara keseluruhan, semua area sudah melakukan kinerja yang maksimal.
“Ini hasil sinergi dari berbagai unit yang ada di lingkungan Setjen dan BK DPR. Bagaimana keberhasilan RB yang sudah dilaporkan tadi akan dinilai oleh MenPAN RB pada akhir bulan ini,” kata Asep. (Kinanti Senja)
-
Komisi X DPR RI Dorong RUU tentang Bahasa Daerah Dapat Dituntaskan pada Masa Pemerintahan Berikutnya RUU tersebut sebagai komitmen nyata dalam pelindungan dan pengembangan bahasa daerah yang sejalan dengan upaya penyediaan guru bahasa daerah yang kompeten
-
Ditjen Hubdat - Komisi V DPR RI Tinjau Terminal Tipe A Purboyo Madiun Terminal Tipe A Purboyo nantinya akan dikembangkan lagi dengan melakukan pemisahan jalur ke barat (Jakarta) dan ke Timur (Surabaya), mengingat potensi pergerakan di Madiun ini sangat banyak
-
Sambangi SPKT Polda Jambi, Komisi III DPR RI: Layak Jadi Role Model Gedung baru ini luar biasa. Dihadirkan untuk pelayanan masyarakat. Sudah mendapat apresiasi juga dari Kompolnas. Baru satu-satunya yang ada di tanah air. Bisa menjadi role model (panutan) untuk polda lainnya
-
Komisi II DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU Perubahan UU IKN Dibawa ke Rapat Paripurna Ibu kota Nusantara dibangun sebagai bagian dari upaya dalam mencapai target visi Indonesia 2045, yaitu Indonesia sebagai negara Nusantara yang berdaulat, maju dan berkelanjutan
-
Sekjen DPR Indra Iskandar Janji Tingkatkan Pelayanan Kesetjenan DPR Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyatakan akan terus meningkatkan kinerja Kesetjenan DPR sebagai supporting System bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI. Hal tersebut disampaikannya sesaat setelah dilantik sebagai Sekretaris Jenderal DPR RI oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.