Kapolri: Benny Rhamadani Dipanggil Agar Inisial T Cepat Terungkap

Jakarta, MERDEKANEWS -- Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo berharap pemanggilan Kepala BP2MI Benny Rhamdani oleh Dittipidum Bareskrim Polri dapat mempercepat pengungkapan sosok T dalam kasus judi online (judol) yang disebutkan Benny.

“Kita harapkan beliau bisa menjadi saksi yang bisa membantu melakukan percepatan terkait dengan pengungkapan judi online yang beliau maksud,” kata Kapolri, seperti dilansir dari antaranews. 

Selain itu, kata dia, permintaan klarifikasi dari Benny bertujuan agar informasi yang didapatkan oleh penyidik dittipidum lebih jelas dan membantu mempercepat penangkapan pelaku judi online.

Diketahui, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri bakal memanggil Benny Ramdhani pada Senin (29/7) untuk dimintai keterangan sebagai saksi soal sosok T di balik praktik judi online. Adapun pemeriksaan oleh penyidik diagendakan digelar pada pukul 14.00 WIB.

Diketahui, sosok berinisial T ini awalnya disebut oleh Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani. Menurutnya, aktor di balik bisnis judi online di Kamboja itu sebenarnya mudah ditangkap.

Benny mengaku sudah menyampaikan sosok tersebut kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kapolri, hingga Panglima TNI.

"Saya menyatakan kepada Presiden, Panglima TNI, dan Kapolri sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online," kata Benny usai mengukuhkan 165 Kawan PMI se-Sumatera Utara, Selasa, 23 Juli 2024.

"Saya cukup menyebut inisialnya T saja, boleh ditanya kepada Pak Menko. Presiden kaget, Pak Kapolri kaget, cukup heboh lah waktu itu. Orang ini selama Republik ini berdiri, tidak tersentuh hukum," ujarnya.

Benny menyebutkan saat ini negara perlu mengambil tindakan tegas terkait pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis judi online ini. Hukum juga dinilai harus mampu menyentuh para bandar.

"Mohon maaf dengan segala hormat, saatnya negara mengambil tindakan tegas tidak hanya menyeret para calo, kaki tangan, tapi hukum harus mampu menyentuh para bandar, tekong. Mereka yang kita kategorikan sebagai penjahat penjual anak bangsa yang selama ini mengambil keuntungan dan pesta pora dari bisnis haram perdagangan manusia," tuturnya.