Sri Mulyani: Presiden Terpilih Komitmen Jaga Defisit APBN di Bawah 3 persen

Jakarta, MERDEKANEWS – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan kondisi fundamental ekonomi terkini dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dalam konferensi pers hari ini, Senin (24/06), di Jakarta.

Menkeu menjelaskan bahwa kinerja APBN saat ini sangat dipengaruhi oleh berbagai tantangan dinamika ekonomi global dan geopolitik. Oleh karena itu, tidak hanya digunakan sebagai shock absorber untuk menjaga stabilitas, APBN juga harus menjaga kesehatannya.

“APBN-nya sendiri harus tetap dijaga kesinambungan dan kesehatannya, karena ini akan menjadi sumber kepercayaan terhadap pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan APBN 2024 kami melakukan berbagai langkah untuk melindungi melalui shock absorber, menjaga disiplin APBN 2024, melakukan penyesuaian otomatis, mengendalikan penghentian pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri, serta mengurangi penyebaran surat berharga negara,” ungkap Menkeu.

Selain itu, Menkeu juga menyampaikan komitmennya untuk menjaga defisit dalam APBN 2024 tetap di bawah 3 persen dari PDB, sebagai bagian dari upaya menjaga konsistensi dan kepercayaan pasar terhadap kebijakan ekonomi Indonesia. Termasuk dalam proses penyusunan RAPBN 2025, yang menunjukkan kolaborasi erat antara pemerintah saat ini dengan pemerintahan yang akan muncul di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Bapak Prabowo dan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka.

“APBN 2024 tetap menjaga defisitnya di bawah 3 persen. Ini adalah komitmen yang sama dan kami sudah menyampaikan juga kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo, dan beliau memberikan jaminan atau keyakinan Arahan berkomitmen terhadap defisit di bawah 3 persen,” tuturnya.

Menkeu juga menyampaikan kesepakatan yang telah dicapai antara Pemerintah dan DPR mengenai postur fiskal 2025 serta jadwal penting dalam proses pengesahan RAPBN 2025.

“Tanggal 4 Juli saya Menteri Keuangan bersama dengan menteri Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia akan rapat badan anggaran untuk pengesahan laporan Panja. Dan tanggal 9 Juli akan ada sidang paripurna untuk menyampaikan laporan pembahasan KEM-PPKF yaitu kebijakan ekonomi makro dan pokok pokok kebijakan fiskal untuk tahun 2025,” jelas Menkeu.

Adapun tema utama RAPBN 2025 yaitu mengenai percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Menkeu menjelaskan bahwa tema ini memiliki prioritas program-program, diantaranya penguatan sektor pendidikan melalui program makanan bergizi gratis, perbaikan infrastruktur, reformasi birokrasi, hingga upaya pemberdayaan ekonomi kreatif serta keamanan pangan.

“Ini semuanya masuk dalam tema 2025 yang konsisten dengan pemerintahan baru dan merupakan kelanjutan dari pemerintahan saat ini,” kata Menkeu. 

Dalam konteks implementasi program makanan bergizi gratis, Menteri Keuangan menjelaskan bahwa sesuai arahan dan persetujuan Presiden Terpilih Bapak Prabowo akan dilaksanakan secara bertahap dan untuk RAPBN 2025 dialokasi sekitar Rp 71 triliun sebagai langkah awal pelaksanaan program tersebut. Meski begitu, pengelolaan fiskal tetap dilakukan dengan hati-hati dan terjaga kesehatannya untuk mencapai tujuan Indonesia maju, sejahtera, adil dan beradab.

“APBN dikelola secara hati-hati dan tetap menjadi instrumen yang terjaga keberlanjutannya dan kesehatannya, karena ini adalah instrumen penting yang akan menjadi andalan bagi pemerintah, baik pemerintah hari ini maupun pemerintah yang akan datang,” tutupnya.  (Viozzy)