Punya Jam Terbang Tinggi, PDIP dan PKS Berpeluang Jadi Oposisi Pemerintahan Probowo-Gibran

Jakarta, MERDEKANEWS -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangam (PDI) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai berpeluang bakal jadi dua partai  oposisi di luar pemerintahan Prabowo-Gibran di 2024-2029. 

Pengamat politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Ardli Johan Kusuma seperti dilansir dari antaranews mengatakan, potensi keduanya bisa memungkinkan jadi oposisi dengan mempertimbangkan rekam jejak PDIP dan PKS dalam beberapa tahun terakhir.

"Untuk PDIP dan PKS masih memungkinkan bahwa mereka akan berada tetap sebagai oposisi melihat dua parpol ini pernah berperan sebagai oposisi. PDIP, misalnya, pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memilih sebagai oposisi, dan PKS pada pemerintahan Joko Widodo kemarin juga memilih oposisi," papar Ardil.

Walaupun demikian, ia mengingatkan bahwa sikap kedua partai tersebut bisa saja berubah mengingat dinamika politik di tanah air. "Akan tetapi, perlu diingat bahwa dalam politik segala kemungkinan dapat terjadi seiring dinamika upaya-upaya lobi politik yang akan dilakukan oleh para elite," ujarnya.

Lebih jauh Ardil juga mengatakan bahwa wajar bila PKB dan NasDem merapat ke kubu pasangan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. "Hal ini tentu melihat bahwa sepak terjang kedua partai politik tersebut selama ini lebih cenderung pragmatis dalam konteks kekuasaan," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Bidang Hubungan Luar Negeri, Ahmad Basarah menyebut partainya siap menjadi koalisi maupun oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

Basarah mengatakan hal ini akan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP pada Mei mendatang. Menurut dia, keputusan tersebut menjadi hak prerogatif Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP.

“Di sanalah [Rakernas] akan menentukan sikap politiknya, akan berada atau di luar pemerintah,” kata Basarah di kantor pusat partai, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4) malam.

“Jadi apapun keputusan Ibu Megawati kelak, maka seluruh kader akan siap berada maupun di luar pemerintahan,” kata dia.

Basarah menyebut partainya sudah terbiasa melalui dinamika dan cuaca politik sejak era orde baru, bahkan sejak era kolonialisme lewat nama PNI.

Di orde baru, PDIP juga bertahan di tengah intervensi kekuasaan. Termasuk saat Pemilu 1999, saat partainya hingga kali pertama berada di pemerintahan usai memenangkan pemilu.

“Dan di tahun 99, kita memenangkan pemilu, dan kemudian kita pernah berada di pemerintahan, lalu keluar lagi, dan masuk lagi selama 10 tahun,” ujarnya.

Oleh karena itu, Basarah menyebut, apapun keputusan Megawati agar partainya berada di dalam atau di luar pemerintahan, seluruh kader akan siap. Menurut dia, kader PDIP dididik sebagai kader yang bisa hidup dalam segala cuaca dan dinamika politik.