Jakarta, MERDEKANEWS -- Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia pada triwulan IV 2023 mencatat kewajiban neto yang meningkat. Pada akhir triwulan IV 2023, PII Indonesia mencatat kewajiban neto 260,3 miliar dolar AS, naik dibandingkan dengan kewajiban neto pada akhir triwulan III 2023 sebesar 251,9 miliar dolar AS.
Peningkatan kewajiban neto tersebut bersumber dari kenaikan posisi Kewajiban Finansial Luar Negeri (KFLN) yang melampaui peningkatan posisi Aset Finansial Luar Negeri (AFLN).
Posisi KFLN Indonesia meningkat sejalan dengan mulai meredanya ketidakpastian pasar keuangan global dan terjaganya optimisme investor terhadap prospek ekonomi domestik. Posisi KFLN Indonesia pada akhir triwulan IV 2023 naik 3,8% (qtq) menjadi 744,9 miliar dolar AS dari 717,3 miliar dolar AS pada akhir triwulan III 2023.
Peningkatan KFLN tersebut terutama bersumber dari aliran masuk modal asing pada investasi langsung dan investasi portofolio sebagai cerminan tetap terjaganya persepsi positif investor dan iklim investasi yang kondusif. Peningkatan posisi KFLN juga dipengaruhi oleh pelemahan nilai tukar dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah, dan kenaikan harga saham di Indonesia.
Posisi AFLN Indonesia juga meningkat terutama ditopang oleh kenaikan cadangan devisa. Posisi AFLN pada akhir triwulan IV 2023 tercatat sebesar 484,6 miliar dolar AS, naik 4,1% (qtq) dari 465,4 miliar dolar AS pada akhir triwulan sebelumnya.
Hampir seluruh komponen AFLN mencatat peningkatan posisi, dengan peningkatan terbesar pada aset cadangan devisa diikuti oleh investasi langsung, investasi portofolio, dan investasi lainnya dalam bentuk pinjaman. Peningkatan posisi AFLN juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan nilai tukar dolar AS terhadap beberapa mata uang negara penempatan aset.
PII Indonesia keseluruhan tahun 2023 juga mencatat peningkatan kewajiban neto dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2022. Kewajiban neto PII Indonesia naik dari 250,1 miliar dolar AS (19,0% dari PDB) pada akhir 2022 menjadi 260,3 miliar dolar AS (19,0% dari PDB) pada akhir 2023.
Kenaikan kewajiban neto PII tersebut bersumber dari peningkatan posisi KFLN sebesar 42,8 miliar dolar AS (6,1% yoy) yang melebihi peningkatan posisi AFLN sebesar 32,7 miliar (7,2% yoy). Peningkatan posisi KFLN berasal dari naiknya aliran modal asing dalam bentuk investasi langsung, investasi portofolio, dan investasi lainnya. Sementara itu, kenaikan posisi AFLN didorong oleh penempatan investasi langsung, investasi lainnya dan kenaikan posisi cadangan devisa.
Bank Indonesia memandang perkembangan PII Indonesia pada triwulan IV 2023 dan keseluruhan tahun 2023 tetap terjaga serta mendukung ketahanan eksternal. Hal ini tecermin dari rasio PII Indonesia terhadap PDB tahun 2023 yang tetap terjaga di kisaran 19,0%, relatif stabil dibandingkan dengan tahun 2022.
Selain itu, struktur kewajiban PII Indonesia juga didominasi oleh instrumen berjangka panjang (93,5%) terutama dalam bentuk investasi langsung. Ke depan, Bank Indonesia meyakini kinerja PII Indonesia akan tetap terjaga sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional yang didukung sinergi kebijakan yang erat dengan Pemerintah dan otoritas terkait guna memperkuat ketahanan sektor eksternal. Selain itu, Bank Indonesia akan terus memantau potensi risiko terkait kewajiban neto PII terhadap perekonomian. (Viozzy)
-
Sukses Bawa Garuda Muda ke Semifinal, Shin Tae-yong Dicap Pengkhianat oleh Netizen Korsel! Setelah melihat ini: Anda adalah pengkhianat. Jangan datang ke Korea
-
Hannover Messe 2024, Indonesia Jalin 13 Perjanjian Kerja Sama Industri Senilai Lebih dari Rp5 Triliun Terjalinnya 13 perjanjian kerja sama industri baru ini adalah langkah signifikan menuju arah pembangunan industri yang berkelanjutan
-
UNESCO Berikan Sertifikat Inskripsi Warisan Budaya Dunia kepada Indonesia Penetapan ini akan memperkuat upaya Indonesia untuk melindungi dan mengembangkan jamu sebagai warisan budaya, serta berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan global
-
Indonesia Ajak Negara PBB Kerja Sama Transformasi Konektivitas Digital Transformasi konektivitas digital memiliki potensi untuk membuka dan mempercepat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di berbagai sektor, mulai dari keuangan, pendidikan, layanan kesehatan, dan lainnya
-
Menhub Budi Karya Tegaskan Komitmen Indonesia - Jepang di Sektor Transportasi Menhub juga mendorong Toyota Tsusho Corporation untuk membuka peluang baru dan mengundang lebih banyak produsen mobil, termasuk produsen mobil non-Jepang, untuk melakukan ekspor melalui Pelabuhan Patimban.