Cirebon, MERDEKANEWS -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Cirebon, Senin (04/03). Ditengah kunjungan tersebut, Menteri Anas menyempatkan untuk meninjau sejumlah layanan publik yang ada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Cirebon.
Menteri Anas meminta agar pelayanan publik yang diberikan dapat bermanfaat dan berdampak langsung kepada masyarakat.
“Karena yang penting itu dampaknya, jadi Presiden memberikan arahan bagaimana birokrasi berdampak dan tidak berbelit. Mungkin kedepan perlu dievaluasi apakah disini masih berbelit. Mestinya disini, masyarakat langsung datang, selesai, jadi tidak ada urusan lain lagi,” ujarnya.
Dalam mendukung penyelenggaraan layanan yang terpadu, terdapat 37 instansi yang bergabung dan ada 126 jenis layanan yang diintegrasikan pada MPP yang diresmikan sejak Juli 2023 itu. 37 instansi tersebut terdiri dari 9 instansi vertikal, 9 BUMN/BUMD, 13 OPD Kabupaten, 2 OPD Provinsi, dan 2 swasta.
Berdasarkan jumlah pengunjung dan rata-rata jumlah pengunjung perhari, MPP Kabupaten Cirebon belum termasuk dalam Top 10 MPP.
Untuk itu Menteri Anas meminta agar Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk terus melakukan optimalisasi dalam memberikan layanan.
“Kedepan Mal Pelayanan Publik ini bisa menjadi pilihan masyarakat karena begitu rakyat datang langsung, banyak urusan bisa selesai, yang tertinggi sehari bisa sampai 4.000 layanan perhari. Jadi biasanya, kalau saya di MPP kalau motor parkirannya penuh berarti MPPnya ramai,” ungkapnya.
Untuk diketahui, jumlah pengunjung MPP Kabupaten Cirebon pada periode Agustus 2023 hingga Februari 2024 sebanyak 1.867 pengunjung, sehingga rata-rata 266 orang per bulan atau sekitar 53 orang per minggu.
Dalam kesempatan itu, Menteri Anas juga menyampaikan pentingnya layanan digital yang terintegrasi pada MPP Digital.
Saat ini terdapat dua layanan utama yaitu layanan administrasi kependudukan dan izin tenaga kesehatan. Diharapkan kedepan, Kabupaten Cirebon dapat menerapkan MPP Digital.
“Harapan saya kita perbaiki, ini bisa dioptimalkan. Memang sekarang ini sebagian sudah masuk ke MPP Digital, masyarakat yang sudah siap IKDnya banyak artinya orang ngurus KTP tidak perlu lagi datang ketempat ini cukup lewat HP.
Menteri Anas juga mengimbau Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu melaksanakan transformasi layanan digital menyeluruh. Identitas Kependudukan Digital (IKD) pun dinilai menjadi kunci utama dalam pengintegrasian seluruh layanan.
Dengan adanya IKD maka cukup dengan satu identitas seluruh data sudah terekam dan membuat masyarakat tidak perlu re-entry data pribadinya.
(***)
-
Bersama BRIN, Menteri PANRB Bahas Penguatan Talenta Unggul Indonesia pemerintah tengah fokus dalam peningkatan SDM dengan menempatkan putra putri terbaik bangsa di pemerintahan
-
Dibayar Full 10 Hari Sebelum Lebaran, Tenaga Honorer Dipastikan Tidak Dapat THR! Ketetapan menyangkut hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji Ketiga Belas
-
Pemerintah Tetapkan Aturan Jam Kerja ASN Selama Bulan Ramadhan Penetapan itu berdasarkan Peraturan Presiden No. 21/2023 tentang Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara
-
Menaker: Bulan Ramadhan Momentum Tepat Meningkatkan Integritas dan Produktivitas Kerja Bulan Ramadhan hendaknya menjadi pendorong untuk memastikan tercapainya target kinerja serta tetap menjamin kelancaran pelayanan publik
-
Menteri Anas Apresiasi Reformasi Tata Kelola Pertanahan dan Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berperan penting dalam peningkatan investasi melalui peningkatan kepastian hak pertanahan kepada masyarakat