Menteri Anas Apresiasi Reformasi Tata Kelola Pertanahan dan Tata Ruang

Jakarta, MERDEKANEWS -- Reformasi Birokrasi pada layanan pertanahan dan tata ruang berkaitan langsung dengan fokus utama RB Tematik yaitu peningkatan investasi.

Hal itu dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas pada Rapat Kerja Nasional Kementerian ATR/BPN Tahun 2024, di Jakarta, Kamis (07/03) lalu.

Ia menilai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berperan penting dalam peningkatan investasi melalui peningkatan kepastian hak pertanahan kepada masyarakat.

"Hal ini akan tercapai dengan dukungan digitalisasi layanan perizinan pertanahan. Tidak ada rakyat yang tidak berurusan dengan tanah maka kalau reformasi di pertanahan ini jalan maka dampaknya akan merata kemana mana," kata Menteri Anas dalam keterangan yang dikutip pada Sabtu (09/03).

Anas mengapresiasi Kementerian ATR/BPN yang terus melakukan penguatan tata kelola birokrasi dan digitalisasi pada proses bisnis layanan pertanahan dan tata ruang.

"Komitmen Pak Menteri ATR/Ka BPN untuk mendorong RB berdampak terutama pada penerapan sertifikat elektronik ini patut kita apresiasi. Begitu juga dengan penanganan konflik agraria yang bisa diselesaikan dengan ideal," imbuhnya.

Kementerian PANRB bersama Tim SPBE Nasional, dan instansi terkait saat ini sedang mempersiapkan Portal Nasional yang berisi berbagai layanan pemerintah, utamanya di tahun 2024 untuk 9 layanan digital prioritas.

Mantan Bupati Banyuwangi tersebut mendorong Kementerian ATR/BPN untuk mengintegrasikan layanan yang ada ke dalam Portal Nasional demi percepatan proses bisnis layanan pertanahan dan tata ruang.

"Aplikasi digital yang dimiliki oleh Kementerian ATR/BPN seperti aplikasi Sentuh Tanahku bisa disiapkan untuk dapat diintegrasikan dalam Portal Nasional tersebut," tutur Anas.

Anas mengatakan, disrupsi digital adalah peluang bagi Kementerian ATR/BPN untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas data. Peningkatan signifikan kualitas layanan tata ruang dan pertanahan dapat dilakukan melalui transformasi digital secara terpadu, dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI)

Pada kesempatan tersebut, Anas mengungkapkan bahwa Kementerian ATR/BPN mengalami progres peningkatan nilai RB yang stabil dari tahun ke tahun. Indeks RB Kementerian ATR/BPN pun telah berada di atas nilai rata-rata RB K/L nasional.

Kementerian ATR/BPN secara konsisten mendorong Reformasi Birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada unit kerja strategis.

"Untuk Indeks SPBE di ATR/BPN ini juga meningkat signifikan dari 3,55 di tahun 2022 menjadi 3,95 di tahun 2023 dengan predikat Sangat Baik," ungkapnya.

Peran penting ATR/BPN sangat strategis dalam RB Tematik. Peran tersebut antara lain penetapan hak dan pendaftaran tanah; redistribusi tanah, pemberdayaan tanah, penatagunaan tanah dan penataan tanah; serta penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik pertanahan.

Pada kesempatan tersebut Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan Kementerian ATR/BPN secara berkelanjutan terus memperkuat tata kelola pertanahan dan tata ruang yang modern, berintegritas dan berstandar dunia.

"Pak Menpanrb tadi menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi, penguatan SDM yang kapabel dan berdampak. Integritas dan kapabilitas tentu harus terus ditingkatkan untuk ATR/BPN yang lebih melayani, profesional, dan terpercaya untuk masyarakat," pungkas Agus.