Jakarta, MerdekaNews - Tidak mau disalahkan, Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Wakasatpol) PP DKI, Hidayatullah cuci tangan dan langsung buang badan. Dia mengaku tidak membocorkan penutupan Alexis.
“Demi Allah, saya tidak membocorkan surat edaran tersebut. Saya sendiri tidak tahu menahu mengenai proses surat tersebut,” kata Hidayatullah di Balai Kota Jakarta, Kamis (22/3/2018).
Ketika ditanya mengenai beredarnya surat tersebut, Hidayatullah meminta media untuk bertanya langsung kepada Kepala Satpol PP DKI, Yani Wahyu Purwoko.
“Saya berikan pernyataan bahwa itu bukan kewenangan saya. Dan wartawan saya minta untuk bertanya langsung kepada Pak Kasatpol PP,” tandasnya.
BACA: Penutupan Alexis Bocor, Wakil Satpol PP Kebelet Jadi Kepala Dinas?
Seperti diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun mengaku akan memberikan peringatan kepada Hidayatullah. Anies marah lantaran penutupan Alexis bocor.
"Tanya aja sama wakilnya (Kasatpol PP Hidayatullah) Nanti wakilnya saya kasih peringatan," kata Anies di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (22/3/2018).
Sebelumnya, beredar dikalangan media surat dari Satpol PP DKI Jakarta yang menyatakan penutupan kegiatan usaha Alexis, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dilakukan pada Kamis (22/3/2018).
Surat tertanggal 21 Maret 2018 itu berisi perihal permintaan bantuan personel. Adapun komposisi personil dalam surat itu yakni sebanyak 325 orang, dengan rincian dari TNI/Polri berjumlah 90 orang, sedangkan dari Satpol PP ada 235 personil.
Dalam surat tersebut, alasan penutupan berdasarkan Perda No 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata. (Sam Hamdan)
-
Sah Jadi Presiden, Prabowo: Mas Anies Senyuman Anda Berat Sekali Kita semua lelah, dan mungkin ada di antara kita yang tidak puas dan kecewa. Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi anda. Saya tahu senyuman anda berat sekali itu
-
Jokowi Minta Semua Bersatu Usai Putusan MK: Dukung Proses Transisi Pemerintahan Baru Pemerintah mendukung proses transisi dari pemerintahan sekarang ke nanti pemerintahan baru
-
Presiden Jokowi Soal Putusan MK: yang Paling Penting Tuduhan Politisasi Bansos Tidak Terbukti kemudian politisasi bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah, telah dinyatakan tidak terbukti. Ini yang penting bagi pemerintah
-
Jangan Pasang Ekspektasi Terlalu Tinggi, MK Diyakini Tidak Berani Diskualifikasi Gibran MK tidak akan berani mengabulkan permohonan kubu Anies dan Ganjar yang meminta diskualifikasi Gibran Rakabuming Raka
-
AHY: Allah SWT Berikan Jalan yang Terbaik Bagi Demokrat, Kalau Masih di Koalisi Lama Bisa Hancur Lebur coba kita masih di tempat yang lama, hancur lebur