Program Makan Siang dan Susu Gratis Prabowo-Gibran Dapat Kritikan, Tak Jelas Prospeknya

Jakarta, MERDEKANEWS - Kritikan soal makan siang dan susu gratis datang dari cawapres no urut 3  Mahfud MD. Program makan siang gratis kita ketahui menjadi program yang dikampanyekan oleh Prabowo-Gibran. Program itu diestimasi memerlukan biaya senilai Rp 400 triliun. Mahfud menilai program makan siang gratis tak jelas prospeknya.

"Begini, kalau makan siang gratis itu bagus lah tetapi prospeknya apa?" kata Mahfud di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu, 30 Desember 2023.

Mahfud mengatakan dirinya dan Ganjar Pranowo memiliki program yang lebih baik dari pada itu. Yakni gastronomi yang akan lebih memberdayakan masyarakat. Mahfud yakin program tersebut nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat.

"Kita lebih dari itu. Orang tidak hanya dikasih ikan, tapi diberi pancingnya, pancing ikan. Kalau soal makan kita punya program namanya gastronomi, bukan hanya makan siang. Tapi makanannya juga sehat," ucap Mahfud.

"Karena makan siang gratis susu dan sebagainya itu kan import kira-kira barang barang import, kalau gastronomi dari bumi-bumi kita dan laut-laut kita. Itu nanti, tapi tidak dalam sebuah program yang khusus dan seketika. Itu nanti akan menjadi bagian program yang jangka panjang," imbuhnya.

Program makan siang dan susu gratis  gratis yang digagas calon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebelumnya juga menuai kontroversi. Salah satunya datang dari Pengamat Kebijakan Publik Gigin Praginanto.

Dia memberikan reaksi terkait program unggulan Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 2 Prabowo-Gibran, Makan Siang dan susu gratis.

"Program susu gratis itu omong kosong," ujar Gigin dalam keterangannya di aplikasi X @giginpraginanto (2/12/2024).

Gigin beranggapan, telah ada kongkalikong dengan produsen susu di New Zealand sebagai pemasok utama kebutuhan susu di Indonesia.

"Malah kemungkinan ada kongkalikong dengan produsen susu di New Zealand sebagai pemasok utama sebagian besar kebutuhan susu Indonesia," ucapnya.

Dengan begitu, kata Gigin, rakyat akan menderita karena nantinya dibebani pajak yang jauh lebih berat dari sebelumnya.

"Rakyat sendiri akan dibebani pajak lebih berat untuk membiayai impor susu," pungkasnya. (Doddi)