Jakarta, MERDEKANEWS – Demi memastikan kelancaran proses pencairan anggaran di penghujung tahun, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meninjau secara langsung kinerja sejumlah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di wilayah kerja Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jakarta pada Jumat (22/12). Kantor tersebut, antara lain, KPPN Jakarta I, KPPN Jakarta IV, KPPN Jakarta VI, serta KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.
Keempat KPPN tersebut memiliki kompleksitas pekerjaan tinggi dan melayani jumlah satuan kerja yang besar serta strategis. Cakupannya mencapai 56% dari alokasi belanja APBN bahkan hingga satker-satker di luar negeri.
Dalam kunjungan itu, Menkeu mendorong jajaran DJPb untuk selalu sigap memberikan pelayanan prima dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ia pun memotivasi para pegawai KPPN untuk mengawal pelaksanaan APBN pada akhir tahun 2023 dengan tetap menjaga tata kelola yang baik.
Menkeu juga menyapa sejumlah mitra satker, baik yang hadir secara langsung di area Stakeholders Lounge maupun melalui video conference untuk mendengarkan berbagai masukan ataupun kendala dalam pelayanan perbendaharaan negara.
"Alhamdulillah kami mendapatkan feedback yang cukup baik dan tentu seluruh jajaran Kementerian Keuangan juga akan terus meningkatkan kualitas ke depan agar dapat melayani semakin baik," ujarnya.
Dalam dialog melalui video conference, Sesjen Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Cecep Herawan serta para Duta Besar Indonesia di kota Brussel, Den Haag, dan New York mengapresiasi kinerja, layanan, dan kerja sama DJPb yang sangat baik selama ini. Senada, para mitra satker dari berbagai Kementerian/Lembaga, BUMN, hingga institusi keuangan multilateral yang hadir secara langsung juga menyebut KPPN sangat membantu dalam pelaksanaan APBN.
Tak ketinggalan, Menkeu meninjau digitalisasi proses perbendaharaan di KPPN yang mampu mempersingkat waktu servis layanan kepada mitra satker. Selain itu, penggunaan dashboard monitoring pagu dan realisasi anggaran juga dapat mengoptimalkan pemantauan serapan belanja di seluruh mitra satker.
Turut hadir dalam kunjungan kerja tersebut Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, para pejabat Eselon I di lingkungan Kemenkeu, serta para pejabat dan pegawai di lingkungan DJPb. (Viozzy)
-
Sri Mulyani: Belanja Negara Kuartal Pertama Tahun 2024 Tembus Rp427,6 Triliun Hingga akhir Maret 2024, belanja K/L telah mencapai 20,4 persen dari pagu yang telah ditetapkan yaitu Rp 222,2 triliun
-
Sri Mulyani Bertemu dengan Menteri Keuangan Selandia Baru, Ini yang Dibahas Selandia Baru saat ini tengah berupaya meningkatkan kapasitas perdagangan dengan Indonesia hingga dua kali lipat
-
Sri Mulyani Bahas Kelanjutan Kerja Sama Uji Coba Pemensiunan Dini PLTB dengan Presiden ADB Kerja sama ini menjadi bukti bahwa transisi energi tidak bisa dilakukan oleh suatu negara secara sendiri. Keterlibatan peranan Multilateral Development Bank (MDB) dan sektor swasta sangat diperlukan
-
Khawatir Perang Iran dan Israel Berimbas ke Ekonomi Indonesia, Dua Menteri Jokowi Gelar Rapat Darurat Ekskalisi perang Iran dan Israel dikhawatirkan merambat ke perekonomian Tanah Air bahkan dunia
-
Sidang MK, Sri Mulyani: Banpres di Masa Pemilu Pakai Dana Operasional Presiden Sri Mulyani menyebutkan landasan hukum pemberian banpres oleh presiden ada pada tingkat peraturan menteri