Jakarta, MERDEKANEWS -- Ketua DPR RI, Puan Maharani mengaku tak menyinggung pembahasan politik dengan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (20/11).
Diketahui, Puan bertemu dengan Presiden Jokowi bersama dengan pimpinan parlemen MIKTA (Maroko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia).
"Saya datang sebagai Ketua DPR RI bersama dengan ketua parlemen negara-negara MIKTA lainnya dan tentu saja beliau menyambut dengan hangat kemudian memberikan kesempatan kepada seluruh Ketua DPR negara MIKTA untuk menyampaikan masukannya," kata Puan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.
"Alhamdulillah pertemuan berjalan dengan baik, lancar, nyaman, dan tidak ada huru hara yang seperti tadi disampaikan, tenang-tenang saja," katanya.
Di Istana Kepresidenan, Puan memandu pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua National Assembly Korea Selatan Kim-Jin Pyo, Ketua Grand National Assembly Turki Numan Kurtulmuş, Wakil Ketua Senat Australia Andrew McLachlan, dan untuk pimpinan parlemen Meksiko diwakili oleh Sekretaris Parlemen, Fuesanta Guerrero Esquivel.
Lebih lanjut, Puan mengatakan bahwa pertemuan dengan Jokowi itu untuk menyampaikan beberapa isu yang akan dibahas dalam forum MIKTA di Hotel Kempinski, Jakarta, yakni terkait konflik Palestina-Israel, perubahan iklim, dan ekonomi global.
Kendati begitu, dia menyebut bahwa pembahasan politik dalam negeri, khususnya menjelang Pemilu Serentak 2024, akan dibahas di lain pertemuan dengan Jokowi. "Nanti saya kasih tahu kalau berbicara lagi sama Presiden," katanya.
Sebagaimana diketahui, hubungan antara Jokowi dan PDI Perjuangan sempat merenggang belakangan ini, salah satunya akibat putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, memutuskan menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi calon presiden Prabowo Subianto dan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Jokowi pun memberikan restu kepada putranya untuk menjadi cawapres dari koalisi partai yang berseberangan dengan kubu PDI Perjuangan.
-
Permintaan Global Sangat Besar, Jokowi Bisiki Pemerintahan Baru Lanjutkan Budidaya Ikan Nila Presiden menjelaskan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk membangun tambak ikan nila di atas lahan seluas 78 ribu hektare bekas tambak udang tersebut, membutuhkan biaya sekitar Rp13 triliun
-
Klub Presiden Cara Prabowo Beri Ruang Jokowi Cawe-cawe? Sebaiknya PS membangun ruang publik untuk menerima masukan saat memimpin. Sebab, tantangan ke depan lebih besar, terutama menguatkan kepercayaan publik yang luntur di akhir pemerintahan saat ini
-
Bangga Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang Pertumbuhan ekonomi Indonesia itu memperlihatkan adanya optimisme di tengah isu resesi yang sekarang dihadapi oleh banyak negara
-
Jokowi Resmikan ITDH, Pusat Uji Perangkat Digital Terbesar se-ASEAN IDTH sebagai pusat pengujian perangkat yang memiliki standar internasional dan merupakan yang terbesar dan terlengkap di ASEAN
-
Kemenperin Tindak Oknum Pejabat PPK dalam Kasus Penipuan SPK Fiktif Hasil pemeriksaan internal kami menemukan adanya penipuan yang dilakukan oleh Sdr. LHS dengan membuat Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif. Yang perlu ditegaskan adalah kasus ini tidak menimbulkan kerugian pada keuangan negara