Indonesia - Inggris Sepakat Optimalkan Kolaborasi Tangani Isu Perubahan Iklim
Jakarta, MERDEKANEWS -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menerima kunjungan Menteri Keamanan Energi dan Net Zero Inggris H.E Mr Graham Stuart MP di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (7/08).
Pertemuan kedua menteri membahas isu mengenai perdagangan komoditas pertanian Indonesia – UK, petani kecil dan sertifikasi, serta komitmen terhadap perdagangan sektor pertanian dan isu perubahan iklim, termasuk perkembangan Forest Agriculture, Commodities, and Trade (FACT) Dialogue.
Total nilai perdagangan bilateral antara Indonesia dan Inggris pada tahun 2022 mencapai jumlah USD2.7 miliar. Angka tersebut mengalami peningkatan 4.9% dari total perdagangan kedua negara pada tahun 2021. Perdagangan pada komoditas pertanian antara Indonesia dan UK pada tahun 2021 sampai 2022 menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 10,59%.
Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan beberapa komitmen Indonesia pada perdagangan komoditas pertanian dan perubahan iklim termasuk upaya kebijakan perkebunan keberlanjutan Indonesia dalam menanggapi kebijakan European Union Deforestation-free Regulation (EUDR), yang baru-baru ini dikeluarkan Uni Eropa.
“Penting bagi Inggris untuk mengetahui dan mengakui sepenuhnya standar keberlanjutan nasional sehingga menciptakan kondisi menuju akses pasar yang lebih baik untuk produk yang diproduksi secara berkelanjutan ke Inggris,” ungkap Menko Airlangga.
Flagship kerjasama kedua negara dalam mengelola kayu dan produk kayu secara legal dan berkelanjutan tercermin melalui kesepakatan Forest Law Enforcement, Governance, and Trade - Voluntary Partnership Agreement (FLEGT - VPA) yang secara resmi telah berlaku sejak Desember 2018.
Pertemuan juga membahas mengenai langkah yang akan ditempuh ke depan dalam kerangka keketuaan bersama Indonesia dan Inggris pada FACT Dialogue, yang merupakan negara produsen dan konsumen sektor perkebunan dan kehutanan sebagai upaya address isu terkait sektor tersebut, terutama mengenai aspek keberlanjutan dalam rangka pengurangan emisi secara global. Downstream isu tematik dari FACT Dialgoue yaitu Transparency and Traceability, Smallholder Support, Trade and Market Development, dan Research, Development, and Innovation.
Keketuaan bersama Indonesia dalam forum dialog ini akan berakhir pada akhir tahun 2023, selanjutnya kedua negara sedang mempersiapkan tindak lanjut dari FACT Dialogue pasca kepemimpinan Indonesia.
“Pemerintah Inggris mengapresiasi kerja sama Indonesia dalam beberapa tahun terakhir sebagai Co-chair FACT Dialogue dan mengharapkan forum dialog non-negosiasi ini dapat terus menjadi forum bagi negara produsen dan konsumen komoditas perkebunan dan kehutanan untuk membahas aspek keberlanjutan,” ujar Co-chair Inggris untuk FACT Dialogue, Minister Stuart.
Kedua Menteri juga menyinggung kerja sama transisi energi rendah karbon untuk akselerasi target Net Zero Emission (NZE) 2060, termasuk pengembangan energi baru dan terbarukan. Indonesia dan Inggris memiliki mekanisme kerja sama “Menuju Transisi Energi Rendah Karbon Indonesia” (MENTARI) yang baru-baru ini diperpanjang hingga 2027. (Viozzy)
-
OJK Cabut Izin Usaha PT Tani Fund Madani Indonesia OJK juga telah melimpahkan kasus pidana terkait TaniFund kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan perundangan yang berlaku
-
AMTWG 46 Brunei Darussalam, Kemenhub Sampaikan Usulan dan Perkembangan Transportasi Laut Indonesia KPIP menjadi point of contact dalam implementasi koordinasi untuk debottlenecking PSN dan Proyek Prioritas
-
Program CSR Elnusa Raih Penghargaan ‘Indonesia 50 Best CSR Awards 2024 Versi The Iconomics’ Program CSR yang digulirkan Elnusa sepanjang 2023 lalu tentunya merupakan implementasi atas komitmen Elnusa dalam mengedepankan prinsip Environmental, Social and Governance (ESG)
-
Bangga Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang Pertumbuhan ekonomi Indonesia itu memperlihatkan adanya optimisme di tengah isu resesi yang sekarang dihadapi oleh banyak negara
-
24th FAA Bali, Indonesia Perkuat Penerbangan Sipil di Asia Pasifik Perjanjian ini akan mencakup berbagai ruang lingkup kerja sama yang mencakup aspek kelaikan udara, operasi penerbangan, peningkatan kapasitas, layanan navigasi udara, transportasi udara, perekonomian, hingga inisiatif penerbangan berkelanjutan