Harun Masiku Masih di Indonesia, KPK Era Firli Bahuri Buruk Tangani Kasus yang Kental dengan Wilayah Politik

Jakarta, MERDEKANEWS -- Keberadaan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Harun Masiku disebut oleh Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri masih berada di Indonesia.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, informasi dari Polri terkait keberadaan buron kasus dugaan suap itu menunjukkan keboborokan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) era Firli Bahuri.

"Pernyataan dari kepolisian mengenai keberadaan mantan calon anggota legislatif asal PDIP yang disinyalir berada di dalam negeri, membuktikan betapa bobroknya kerja pencarian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Senin (07/08).

Kurnia menuturkan keberadaan Harun Masiku yang masih di Indonesia tapi tak kunjung tertangkap KPK, seakan mengamini dugaan KPK melundungi Harun Masiku. "Hal ini sekaligus mengkonfirmasi dugaan publik bahwa lembaga antirasuah melindungi Harun hampir mendekati kebenaran," tambahnya.

Kurnia lalu menyampaikan penilaian ICW terhadap kinerja KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri, di mana KPK terlihat lemah dalam menangani kasus korupsi melibatkan politikus. KPK, lanjut Kurnia, seperti enggan menuntaskan kasus-kasus korupsi jika adanya keterlibatan dari kalangan politikus.

"Kinerja KPK di bawah komando Firli dalam menangani suatu perkara yang kental irisannya dengan wilayah politik amat buruk," katanya.

Dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masiku, ICW menduga ada kalangan dari partai politik yang coba dilindungi KPK.

"ICW meyakini faktor terbesar keengganan KPK dalam memproses hukum Harun karena ada indikasi kuat jika mantan caleg PDIP itu diringkus, maka akan ada elite partai politik yang bisa terseret. Dugaan kami KPK ingin melindungi elit partai tersebut," ujar Kurnia.

Lebih lanjut ICW meyakini Harun Masiku tidak akan tertangkap selama KPK masih dipimpin oleh Firli Bahuri. "ICW meyakini sampai nanti masa kepemimpinan Firli habis, Harun akan tetap bebas berkeliaran tanpa khawatir diproses hukum oleh KPK," ucap Kurnia.

Sebelumnya, Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Irjen Krishna Murti menyebut Harun Masiku ada di dalam negeri.

Menurutnya, informasi mengenai keberadaan Harun berbeda dengan berbagai rumor yang selama ini beredar.

Berdasarkan data lalu lintas perjalanan orang yang didapatkan Polri, Harun memang sempat bepergian ke luar negeri. Namun, selang satu hari kemudian ia kembali masuk ke Indonesia.

"Sehari setelah dia keluar, dia balik lagi,” ujar Krishna saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (7/8/2023).

Merespons hal ini, Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya akan menindak informasi mengenai keberadaan Harun di dalam negeri.

Ia juga menegaskan KPK serius memburu para DPO, baik Harun Masiku maupun dua orang lainnya, yakni Kirana Kotama dan Paulus Tannos.

"Saya kira terpenting kami sangat serius menyelesaikan setidaknya tiga perkara atau tak sangka yang kini berstatus DPO," ujar Ali.

Harun merupakan mantan kader PDI-P yang menjadi buron setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan.

Ia diduga menyuap Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai anggota DPR Daerah Pemilihan I Sumatera Selatan, menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal.

Hasil Pemilu memperlihatkan, Harun hanya mengantongi 5.878 suara di posisi keenam. Namun, PDIP justru mengajukan Harun sebagai pengganti Nazarudin.