
Jakarta, MERDEKANEWS - Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu menilai industri pertahanan dalam negeri, khususnya swasta, harus terus melakukan langkah terobosan teknologi agar bisa menopang kebutuhan alat utama sistem senjata (alutsista) yang dibutuhkan negara.
"Saya berterima kasih kepada industri pertahanan swasta yang berkontribusi dalam memajukan industri pertahanan dengan membuat terobosan dan inovasi dalam pengembangan produk Alutsista untuk kebutuhan TNI dalam mendukung sistem pertahanan negara," kata Ryamizard di Jakarta, Rabu (21/2/2018). Hal itu dikatakannya dalam acara Rapat Umum Anggota Luar Biasa Perhimpunan Industri Pertahanan Swasta Nasional (Pinhantanas) di Jakarta.
Dia mengatakan langkah terobosan itu sangat penting dan relevan dalam mewujudkan inhan nasional yang maju, mandiri dan modern.
Menurut dia, inhan yang mandiri sejalan dengan upaya mewujudkan strategi pertahanan nasional yang perlu didukung infrastruktur dan alutsista yang memadai dan mandiri sebagai instrumen utama mengamankan kepentingan nasional.
"Pinhantanas harus mampu mendukung pemerintah mewujudkan industri pertahanan yang mandiri dan menuju visi menjadi produsen alutsista yang berkiprah di dunia internasional," ujarnya.
Ryamizard menekankan bahwa kemandirian inhan dapat membantu proses kemandirian ekononi dalan negeri dan sejalan dengan Nawacita Presiden Joko Widodo.
Dia menjelaskan, kemandirian inhan menjadi ciri sebagai negara maju seperti yang terjadi di Amerika Serikat, Rusia, Inggris, dan Prancis.
"Semua anak bangsa harus bersama-sama membesarkan industri pertahanan nasional, baik swasta maupun BUMN. Semua harus bersaing secara sehat," ujarnya.
Dewan Pembina Pinhantanas, Connie Rahakundini Bakrie menegaskan bahwa Pinhantas dibentuk untuk menjadi mitra pemerintah, khususnya dalam hal pembinaan industri pertahanan dan keamanan serta menjadi organisasi yang dapat melakukan quality control pada tiap tingkatan (Tier 1 hingga 3) pelaku industri ini.
Karena itu menurut dia, anggota Pinhantanas dipastikan benar-benar memiliki kemampuan merancang, membuat, memproduksi, hingga pengembangan produk.
"Keinginan semacam ini jelas tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, khususnya pemerintah," kata Connie.
Dia mengatakan, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo sudah mengungkapkan komitmen dukungannya terhadap Industri Pertahanan Swasta Nasional dan menyatakan akan berkoordinasi dengan Komisi-komisi di DPR untuk bisa mendorong industri Pertahanan Kita.
Menurut dia, dukungan dari DPR RI itu melengkapi dukungan yang selama ini diberikan Kementrian Pertahanan yaitu Menteri Pertahanan duduk sebagai Dewan Pelindung Pinhantanas.
"Sejauh ini, ruang gerak Industri Pertahanan Swasta Nasional bisa diakomodasi dengan menyandarkan pada Undang-Undang 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Khususnya pasal 43 dan 44 yang menyatakan bahwa pengguna wajib menggunakan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhamkam) produksi dalam negeri," katanya.
(Aji Nugraha)
-
Jokowi Apresiasi Kepercayaan Filipina pada Produk Alutsista Buatan Indonesia Presiden Jokowi meyakini kedua negara dapat terus memperkuat kerja sama tersebut termasuk melalui rencana akuisisi pesawat anti-submarine warfare oleh angkatan laut Filipina
-
Prabowo Tidak Bersedia Jelaskan Pembelian Pesawat Bekas di Arena Debat Debat Capres Pemilu 2024 telah membuka mata publik bahwa banyak kejanggalan yang dilakukan oleh pemerintah selama berkuasa. Prabowo Subianto, capres yang diyakini sebagai perpanjangan penguasa dalam debat terbuka diminta menjelaskan penggunaan uang rakyat sebesar Rp 12 triliun, namun tak bersedia menjelaskan dengan berkilah waktunya terbatas.
-
Panglima TNI: Keberadaan Monumen Alutsista Diharapkan Jadi Inspirasi Generasi Muda berharap agar keberadaan monumen alutsista juga mampu menjadi inspirasi dan memotivasi masyarakat dan generasi muda bangsa
-
Laporan Mark Up 600 Persen Belanja Alutsista Sudah Ada di Tangan Jokowi, Menhan Prabowo Blak-blakan Begini Mantan Danjen Kopassus itu mengatakan, tidak akan meloloskan mark-up gila-gilaan itu sebagai tanggungjawabnya kepada Presiden Joko Widodo.
-
Kode Keras Menhan: Presiden Tolak Perpanjang Izin FPI Ryamizard mengatakan bahwa pernyataan Presiden Jokowi yang tidak akan berkompromi dengan perpanjangan izin Front Pembela Islam jika dinilai membahayakan negara merupakan keputusan presiden.