merdekanews.co
Minggu, 02 Juli 2023 - 20:42 WIB

Tertinggal di Negara-negara ASEAN, Kesenjangan Dunia Pendidikan Indonesia Perlu Terobosan

Jyg - merdekanews.co
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat. (Foto: istimewa)

Jakarta, MERDEKANEWS -- Kesenjangan dunia pendidikan di Indonesia dinilai harus diatasi. Caranya, dengan adanya terobosan-terobosan baru. Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai saat ini masih ada kesenjangan terutama pada kualitas guru.

“Upaya pemerintah dalam membangun sektor pendidikan menghadapi banyak tantangan, salah satunya kesenjangan kualitas antarsekolah maupun kualitas guru. Langkah terobosan harus segera dilakukan untuk mengatasi kesenjangan tersebut,” kata Lestari Moerdijat dalam siaran tertulisnya di Jakarta, Minggu.

Hasil Riset Lembaga Pemeringkat World Top 20 Tahun 2022 menempatkan Indonesia pada urutan 67 dari 203 negara untuk negara-negara dengan kualitas pendidikan terbaik.

Dunia pendidikan Indonesia masih tertinggal dari sesama negara di Asia Tenggara, seperti Singapura (peringkat 22), Brunei Darussalam (peringkat 47), dan Vietnam (peringkat 53).

Dari hasil penelitian itu, Lestari menilai harus ada terobosan yang masif demi mengejar ketertinggalan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Air.

Dia menyampaikan pemerintah dapat memanfaatkan kemajuan teknologi untuk pemerataan mutu pendidikan, termasuk kualitas guru dan infrastruktur.

Dalam kesempatan yang sama, Lestari mengingatkan upaya meningkatkan pemerataan infrastruktur pendidikan dan kompetensi guru perlu dilakukan konsisten.

Ia mengatakan konsisten menjadi kunci untuk mempercepat pemerataan pendidikan yang berkualitas di Tanah Air.

Banyaknya pekerjaan rumah itu, menurut Lestari, menuntut keseriusan dan kolaborasi antarinstansi yang kuat.

Oleh karena itu, paparnya, seluruh pihak yang berkepentingan perlu memperkuat kerja sama sehingga masyarakat dapat segera menikmati pendidikan berkualitas secara merata di seluruh daerah di Indonesia.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim pada November 2022 menyampaikan sebanyak 70.579 sekolah formal telah menerima bantuan perangkat teknologi informasi komunikasi (TIK) pada 2020 hingga 2022.

“Sebanyak 1.038.953 perangkat TIK telah diberikan untuk mendukung program digitalisasi sekolah. Ini jarang terjadi, sebesar ini, kita mendistribusikan laptop, proyektor, dan lain-lain,” kata Nadiem saat Rapat Kerja dengan Komisi X DPR di Jakarta pada 10 November 2022.

Penyaluran itu merupakan salah satu wujud pemerataan kualitas pendidikan terutama yang menyangkut infrastruktur.

Dalam kesempatan berbeda, Nadiem menjelaskan pemerintah telah menerapkan tiga terobosan untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan di Indonesia.

Terobosan pertama, pemerintah mengganti ujian berbasis mata pelajaran dengan asesmen nasional (AN) yang lebih menekankan pada proses pengembangan kemampuan literasi, numerasi, dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Asesmen nasional menggarisbawahi komitmen satuan pendidikan untuk menjadi lingkungan belajar yang bebas dari perundungan, intoleransi, dan kekerasan seksual.

Terobosan kedua, pemerintah meluncurkan Kurikulum Merdeka yang dapat diimplementasikan satuan pendidikan secara sukarela. Jika sebelumnya diperlukan 5–7 tahun untuk menerapkan kurikulum baru, kali ini Kemendikbudristek menawarkan kepada sekolah untuk menggunakan kurikulum sesuai kebutuhan dan sukarela.

Kurikulum Merdeka mengurangi 30–40 persen konten pembelajaran yang mendalam/teoritis dan mengalokasikan 20 persen untuk pembelajaran berbasis proyek/praktik.

Terobosan ketiga, pemerintah mengubah mekanisme penerimaan mahasiswa baru dari tes berbasis mata pelajaran menjadi tes bakat sehingga itu mengubah pembelajaran di jenjang menengah menjadi lebih holistik.

(Jyg)





  • Program Prakerja Resmi Berlanjut di 2024 Program Prakerja Resmi Berlanjut di 2024 Pada 23 Februari 2024 dibuka gelombang baru penerima Prakerja yakni¬†Batch¬†63, dengan target peserta sebesar 1,148 juta sepanjang tahun 2024. Kuota ini akan dieksekusi secara bertahap oleh Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP)