Nomor Urut Parpol 2019

PKB Nomor Urut 1, Demokrat Dapat Nomor 'Buncit'

Sam Hamdan - merdekanews.co

Hasil pengundian nomor urut oleh KPU.

Jakarta, MERDEKANEWS - Pengundian nomor urut untuk 14 parpol yang lolos verifikasi Pemilu 2019 selesai digelar. Pengundian berlangsung di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu (18/2/2018).

Terlihat para ketum parpol menghadiri pengundian itu. Sesuai mekanisme, ketum atau sekjen parpol mengambil nomor antrean pengundian sesuai kehadiran di KPU. Parpol yang lebih dahulu hadir dipersilakan lebih dahulu mengambil nomor antrean.

Berdasarkan undian, ini urutan parpol untuk mengambil undian nomor urut: PDIP, PKB, PPP, Partai Garuda, PAN, Perindo, Hanura, Golkar, NasDem, PKS, Demokrat, Gerindra, PSI, Partai Berkarya.

Setelah memiliki nomor antrean, barulah parpol-parpol kembali mengambil undian nomor urut parpol. Hasilnya nomor urit 1 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan diakhiri dengan nomor buncit yakni Partai Demokrat.

Berikut hasil undian berupa nomor urut parpol-parpol di Pemilu 2019.

1. PKB
2. Gerindra
3. PDIP
4. Golkar
5. NasDem
6. Partai Garuda
7. Partai Berkarya
8. PKS
9. Perindo
10. PPP
11. PSI
12. PAN
13. Hanura
14. Partai Demokrat

(Sam Hamdan)

Klaim Indonesia Tidak Gelap dan Bakal Makmur, Prabowo: yang Melihat Siapa? Indonesia akan berhasil jadi negara makmur. Dan yang akan nikmati adalah kalian saudara-saudara yang muda-muda. Yang melihat Indonesia gelap itu siapa,?

Sekretaris Fraksi Demokrat Dukung Kenaikan PPN 12 Persen dengan Syarat Tetap Melindungi Masyarakat Menengah ke Bawah Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Marwan menekankan beberapa poin penting, yaitu penerapan kenaikan PPN harus konsisten hanya menyasar barang-barang mewah dan pengusaha besar.

Beda Pilihan Hal Wajar, Politikus PKB Sebut Pembacokan di Sampang Melukai Demokrasi perbedaan pilihan adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun tidak boleh berujung pada permusuhan atau kekerasan

Jabat Menko Infrastruktur, AHY Fokus Atasi Ketimpangan Pembangunan di Jawa dan Luar Jawa AHY juga ingin fokus pada upaya untuk mengurangi ketimpangan antara Jawa dengan luar Jawa

Sebut Negara Kacau Jika Ada Matahari Kembar, Siapa yang Disinggung SBY Nih? bahaya matahari kembar dalam partai politik bahkan di suatu negara

Disinformasi Iklim, Masalah Global yang Diungkap Green Press Indonesia di Afrika

Akses Baru Stasiun Tanjung Barat Lewat Apartemen Samesta Mahata Mulai 8 Mei 2025

WIKA REKON Sukses Laksanakan First Filling Proyek HSD B40 di Kalsel

Pertamina Luncurkan Green Movement

Kemendikdasmen Raih Gold Play Button - YouTube

Sultan dan Ketua Senat Kamboja Sepakati Pembentukan Forum Senat ASEAN

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Tidak Membawa Barang Terlarang dalam Penerbangan

Produksi Beras Tertinggi Sepanjang Sejarah RI, Presiden Kembali Puji Duet Maut Amran dan Sudaryono

Antares Eazy: Solusi AI untuk Dukung Digitalisasi Layanan Publik

Peningkatan Fasilitas Layanan: KAI Daop 1 Jakarta Bangun 2 Unit Eskalator di Stasiun Gambir

Nomor Urut Parpol 2019

PKB Nomor Urut 1, Demokrat Dapat Nomor 'Buncit'

Klaim Indonesia Tidak Gelap dan Bakal Makmur, Prabowo: yang Melihat Siapa? Indonesia akan berhasil jadi negara makmur. Dan yang akan nikmati adalah kalian saudara-saudara yang muda-muda. Yang melihat Indonesia gelap itu siapa,?

Sekretaris Fraksi Demokrat Dukung Kenaikan PPN 12 Persen dengan Syarat Tetap Melindungi Masyarakat Menengah ke Bawah Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Marwan menekankan beberapa poin penting, yaitu penerapan kenaikan PPN harus konsisten hanya menyasar barang-barang mewah dan pengusaha besar.

Beda Pilihan Hal Wajar, Politikus PKB Sebut Pembacokan di Sampang Melukai Demokrasi perbedaan pilihan adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun tidak boleh berujung pada permusuhan atau kekerasan

Jabat Menko Infrastruktur, AHY Fokus Atasi Ketimpangan Pembangunan di Jawa dan Luar Jawa AHY juga ingin fokus pada upaya untuk mengurangi ketimpangan antara Jawa dengan luar Jawa

Sebut Negara Kacau Jika Ada Matahari Kembar, Siapa yang Disinggung SBY Nih? bahaya matahari kembar dalam partai politik bahkan di suatu negara