Siaga Karhutla di Perbatasan Negara, BNPP Koordinasi dengan Pemda dan OPD

Jakarta, MERDEKANEWS -- Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) turut memonitor kawasan perbatasan negara dalam mendukung upaya kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun 2023.

Hal-hal teknis antisipasi kesiapsiagaan Karhutla telah dibahas pada Senin (05/06) lalu, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla, di Kantor Staf Presiden, Jakarta.

Pelaksana Harian Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP, Gutmen Nainggolan, menjelaskan bahwa saat ini daerah yang berpotensi terjadi Karhutla berada pada 6 provinsi. Provinsi tersebut yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Perpres 118/2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024, BNPP yang dikepalai Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, ikut menangani pengelolaan kawasan perbatasan di 222 kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) pada 54 kabupaten/kota di 15 provinsi. 

"Nantinya setiap kecamatan tersebut akan diperkuat untuk mengendalikan kebakaran hutan, sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Karhutla," jelas Gutmen dalam rapat tersebut.

Menurut Gutmen, BNPP akan melakukan koordinasi dengan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jajaran pemerintah daerah (Pemda), agar segera melakukan upaya dini atau mitigasi jika terjadi Karhutla.

Penanganan Karhutla pada kawasan perbatasan, kata Gutmen  bisa mencegah pencemaran udara melalui asap melintasi kawasan perbatasan menyebrang ke negara tetangga.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko meminta semua pihak membangun kesiapsiagaan akibat adanya fenomena La Nina yang berkepanjangan. Hal ini ditambah dengan pandemi Covid-19 membuat kewaspadaan terhadap ancaman Karhutla menjadi hilang.

Indikasinya, banyak sumur yang tertutup, perlengkapan yang tidak operasional, dan kepedulian dari masyarakat berkurang.

"Arahan saya, segera deklarasikan kesiapsiagaan di daerah-daerah, khususnya di enam provinsi (Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalsel, Kalteng) yang menjadi ancaman. Tunjukkan pada publik pemerintah siap tangani karhutla. Dan yang penting, segera lakukan mitigasi dan pengecekan perlengkapan,” tegas Moeldoko.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyebut 5 poin penting dalam penanggulangan Karhutla. Pertama, kesiapsiagaan dan pemanfaatan data, informasi dan teknologi pendukung sebagai sistem peringatan dini Karhutla.

Kedua, kesiapsiagaan seluruh stakeholder, termasuk stakeholder lapangan dalam pencegahan dan penanganan karhutla. Ketiga, lanjut Moeldoko, kepastian dukungan alokasi dan realisasi anggaran untuk penanggulangan karhutla pada 2023.

Keempat, kepastian kebijakan dan strategi penanganan risiko sosial, dan yang kelima adalah kepastian status kepegawaian Manggala Agni sebagai garda terdepan dalam penanganan dan pencegahan karhutla.


Di akhir rapat, Moeldoko menyampaikan apresiasinya kepada seluruh kementerian atau lembaga yang telah bekerja melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan Karhutla. 

"Terima kasih semuanya sudah bergerak sesuai tugas dan kewenangannya. Selanjutnya, KSP akan terus monitoring dan mengevaluasi di lapangan," pungkas Moeldoko.

Dalam Rakor Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla dihadiri perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Kemudian perwakilan dari Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Perwakilan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofiska (BMKG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Restorasi Gambut dan Manggrove (BRGM), TNI dan Polri.

Sebagai informasi, BNPB telah melaporkan bahwa hingga per 1 Juni 2023 telah terjadi 112 peristiwa Karhutla. Status Siaga Darurat bencana Karhutla telah ditetapkan di seluruh provinsi per 29 Mei 2023.

BNPB telah menyiapkan operasi udara, yakni helikopter patroli dan water bombing. Selain itu, BNPB bersama BMKG dan BRIN juga telah menyiapkan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) untuk penanganan Karhutla pada 2023.