
Jakarta, MERDEKANEWS -- Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran menjalin kerja sama Jaminan Produk Halal (JPH). Sinergi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman kerja sama (MoU) antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI dan Iran National Standards Organization (INSO) tentang Kerja Sama Kualitas Jaminan Produk Halal.
Penandatanganan MoU dilaksanakan oleh Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi dan Wakil Menteri Luar Negeri Bidang Diplomasi Ekonomi Republik Islam Iran Mahdi Safari. Penandatanganan MoU tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan resmi Presiden Republik Islam Iran Ebrahim Raisi yang diterima Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Selasa (23/5/2023).
"Atas nama Kementerian Agama Republik Indonesia saya menyambut gembira penandatanganan MoU Kerjasama Jaminan Produk Halal antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Republik Islam Iran yang dilaksanakan di sela kunjungan Presiden Republik Islam Iran Ebrahim Raisi yang diterima Presiden Joko Widodo di Istana Bogor siang ini," kata Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa'adi dalam keterangan pers yang diterima merdekanews.co, Selasa (23/05).
Disampaikan Wamenag, Kementerian Agama (Kemenag) terus mendukung penguatan kerja sama produk halal di tingkat global. Sebab, pemerintah RI memiliki cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen produk halal nomor satu di Dunia.
Untuk mewujudkan cita-cita itu, diperlukan kerja sama dan sinergi JPH di antara seluruh stakeholders di tingkat global.
"Kami berharap semoga MoU ini dapat memperkuat sinergi dimaksud sehingga Indonesia dan Iran dapat menjadi pemain penting dalam industri dan pasar global produk halal," ungkap Wamenag.
Wamenag berharap kerja sama JPH ini dapat segera terlaksana untuk meningkatkan keuntungan kedua belah pihak. Kerja sama produk halal ini diharapkan meningkatkan transaksi perdagangan produk halal sehingga memberikan keuntungan ekonomi dan memperkuat kesejahteraan bagi rakyat kedua negara.
Hadir menyaksikan penandatanganan MoU Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Muhammad Aqil Irham, Sekretaris BPJPH E.A Chuzaemi Abidin, dan Kepala Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal Abd Syakur.
Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham mengatakan, dengan penandatanganan ini maka Iran menjadi negara keenam yang telah menandatangani MoU Jaminan Produk Halal dengan Indonesia. Sebelumnya ada lima negara yang telah melakukan MoU dengan Indonesia. Yakni, Chile, Argentina, Hungaria, Belarusia, dan Turki.
"Selanjutnya, MoU G-to-G ini akan segera kita tindaklanjuti dengan pembahasan Mutual Recognition Agreement atau MRA antara BPJPH dengan Lembaga Halal yang ada di Iran. Sehingga ada saling keberterimaan sertifikat halal BPJPH dan lembaga halal di Iran secara timbal balik," imbuh Aqil.
-
Sri Mulyani: Kerja Sama Indonesia-AIIB Sukseskan Transisi Energi Penandatanganan ini akan diharapkan adanya suatu platform bersama untuk kerja sama antara PT PLN, PT SMI, dan juga dengan AIIB untuk menyukseskan transmisi dan transisi energi di Indonesia
-
KBRI Seoul Ukir Prestasi Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Jumlah Penutur Asing Terbesar di Dunia Museum Rekor Indonesia (MURI) menganugerahkan rekor kepada Duta Besar RI di Seoul, Gandi Sulistiyanto, atas prestasi KBRI Seoul dalam menyelenggarakan Program Pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing secara Daring di Perwakilan RI di Luar Negeri, dengan Peserta Terbanyak.
-
IDX Carbon Resmi Diluncurkan, Pertamina Satu-Satunya Penjual Yang Melantai di Pasar Karbon Indonesia Pertamina akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak dalam membangun pasar dan ekosistem karbon yang kuat, transparan, dan terpercaya di Indonesia demi tercapainya aspirasi keberlanjutan nasional
-
Memukau di The 20th CAEXPO 2023, Produk Indonesia Raup Potensi Transaksi Rp106,45 Miliar CAEXPO 2023 diikuti 1.953 perusahaan yang berasal dari 46 negara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.215 peserta berasal dari Tiongkok, 644 peserta berasal dari ASEAN, dan 94 dari negara di lainnya
-
Pertamina Siap Jadi Market Leader Perdagangan Karbon di Indonesia Pertamina Group berkomitmen mengembangkan ekosistem perdagangan karbon yang berstandar internasional dan mendukung target Pemerintah dalam penanganan krisis iklim