
Jakarta, MERDEKANEWS - Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Dirjen Strahan Kemhan) Mayjen TNI Hartind Asrin, mengatakan ancaman nyata seperti ancaman terorisme dan radikalisme yang terjadi dan dialami oleh negara-negara di berbagai belahan dunia termasuk di kawasan Asia Pasifik memerlukan perhatian serius.
"Penanganannya pun harus dilakukan secara kolektif melalui kolaborasi dan interaksi antar negara," kata Hartind saat membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Ditjen Strahan Kemhan Tahun 2018, di kantor Kemhan, Jakarta, Kamis (8/2/2018).
Menurut Hartind, dalam keterangan tertulisnya, ancaman terorisme dan radikalisme itu bersifat lintas negara berskala regional maupun global sehingga memerlukan penanganan kolektif dan tindakan bersama.
Mantan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) Kemhan ini, menyebutkan, guna mengantisipasi trend perkembangan situasi keamanan di kawasan yang berkaitan dengann terorisme dan radikalisme, Menhan Ryamizard Ryacudu telah mengeluarkan inisiatif platform kerja sama yaitu konsep kerja sama pertukaran informasi strategis kawasan dengan nama "Our Eyes".
Tujuan kerja sama "Our Eyes" yang dilakukan oleh Indonesia bersama lima negara ASEAN yakni Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Brunei Darussalam tersebut adalah bagaimana membangun kerja sama di kawasan untuk dapat menghadapi dan menangkal radikalisme dan terorisme secara kolektif.
Jenderal bintang dua ini mengatakan, Indonesia mempunyai beberapa titik rawan terjadinya ancaman terorisme. Untuk itu selain membangun kerja sama dengan negara-negara di kawasan, juga diperlukan konsep pembangunan "mindset" seluruh rakyat Indonesia melalui penanaman wawasan kebangsaan, sehingga tidak mudah terprovokasi oleh kelompok tertentu.
"Upaya yang kita kembangkan dalam menghadapi berbagai potensi ancaman, yaitu dengan memperkuat jati diri bangsa serta membangun persatuan dan kesatuan yang kokoh, melalui penanaman nilai-nilai Pancasila dan penguatan kesadaran bela negara," kata mantan Kapuskom Publik Kemhan ini.
Rakornis Ditjen Strahan Kemhan Tahun 2018 mengambil tema "Mengoptimalkan Kebijakan Strategis Pertahanan Negara Guna Mencapai Sinergitas Kelembagaan, Profesionalisme TNI, Pemberdayaan Industri Pertahanan dan Kesadaran Bela Negara serta Diplomasi Pertahanan Dalam Rangka Mencapai Pertahanan Negara Yang Tangguh".
Melalui tema tersebut, Dirjen Strahan Kemhan berharap akan terbangun sinergitas antara pemangku kepentingan/Lembaga dalam menjabarkan program kerja Tahun 2018 secara optimal sesuai tugas dan fungsi Ditjen Strahan Kemhan kedepan.
Rakor berlansung sehari dihadiri pejabat di lingkungan Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan serta pejabat perwakilan dari instansi terkait. Rakor juga mengundang tiga orang nara sumber / pakar yaitu Irwansyah, Andi Widjajanto dan Prof. Hikmahanto Juwana.
(Lintang Anindita)
-
Kasus Korupsi Pengadaan Satelit: Mantan Dirjen Kemenhan Dijatuhi Vonis 12 Tahun Penjara Agus Purwoto juga dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp153.094.059.580,68
-
Kasus Korupsi Pengadaan Satelit, Eks Dirjen Kemenhan Dituntut 18,5 Tahun Penjara Tuntutan tersebut disampaikan penuntut koneksitas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta
-
Kinerja Kemenhan Jadi Sorotan, KPK Diminta Awasi Proyek Kapal OPV, Nilai Proyek 2 Triliun KPK harus terjun mengawasi secara transparan untuk mencegah terjadinya dugaan korupsi di Kemhan sehingga proyek tersebut berjalan dengan baik.
-
Menhan Prabowo Subianto Tingkatkan Sistem Pertahanan Indonesia Menhan Prabowo Subianto
-
Kode Keras Menhan: Presiden Tolak Perpanjang Izin FPI Ryamizard mengatakan bahwa pernyataan Presiden Jokowi yang tidak akan berkompromi dengan perpanjangan izin Front Pembela Islam jika dinilai membahayakan negara merupakan keputusan presiden.