Jakarta, MERDEKANEWS - Fahri Hamzah bakal pindah partai. Wakil Ketua DPR RI yang dipecat PKS ini akan loncat ke Partai Golkar.
Tapi, jika Fahri berlabuh di pohon beringin, dia diminta tidak asal ngecap. Bahkan, Golkar meminta kepada Fahri agar ‘cocotnya’ dijaga.
Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily mengaku senang jika Fahri ke Golkar. "Senang sekali Pak Fahri bisa bergabung dengan Partai Golkar, ya," ujar Ace di Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/1).
Namun demikian Anggota Komisi II DPR ini, mengaku ke depannya Fahri Hamzah mampu mendukung kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terlebih menyosialisasikan Joko Widodo sebagai calon presiden.
"Pak Fahri harus ikut kebijakan Partai Golkar, termasuk mengampanyekan Pak Jokowi sebagai calon presiden," katanya.
Nantinya setelah Fahri Hamzah resmi menjadi kader Partai Golkar, setiap tutur katanya harus dijaga kepada Presiden Jokowi. Pasalnya Partai Golkar sudah menyatakan dukungannya ke Presiden Jokowi.
"Pak Fahri Hamzah tidak lagi keras-keras dengan Pak Jokowi dan harus ikut medukung pemerintahan ini sampai 2019 mendatang," ungkapnya.
Ace mengaku sampai saat ini dirinya belum berkomunikasi dengan Fahri Hamzah terkait akan bergabung ke Partai Golkar ini. Bahkan dirinya juga belum mendapat informasi dari Ketua Umum Airlangga Hartarto.
"Nanti saya akan cek kepada ketua umum, tapi Partai Golkar senang hati menerima, cuma harus ikut prosedur," pungkasnya.
Sekadar informasi, selama ini Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dikenal selalu melakukan kritik ke Presiden Jokowi dan juga pemerintahan Kabinet Kerja.
Setiap program yang tidak sejalan dengan rakyat dia komentari dengan pedas. Bahkan terbaru dia memberikan kartu merah kepada pemerintahan Jokowi.
(Sam Hamdan)
-
Dua Ormas Partai Beringin Deklarasikan Dukungan untuk Airlangga Hartarto meminta kesediaan dan sekaligus mendukung Airlangga Hartarto untuk maju kembali dan melanjutkan kepemimpinan sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar
-
Soal Temuan PPATK: Airlangga Tepis Golkar Terima Dana dari Luar Negeri Selama Masa Pemilu 2024 Tidak menerima satu sen dari luar negeri untuk Partai Golkar
-
Bergejolak! PBNU Tepis Ada Aroma Politik di Balik Pencopotan KH Marzuki Mustamar PBNU juga tidak pernah memaksakan kehendak politik apapun kepada para pengurus dan kadernya
-
Dinilai Bersifat Final dan Mengikat, Putusan MKMK Besok Dinilai Tidak Akan Mengubah Hasil Putusan MK keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi itu sifatnya adalah final dan mengikat
-
Tinggal Tunggu Waktu Hitungan, Gibran Bakal 'Di-Golkar-kan' Bapaknya Kursi Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar saat ini sudah jatahnya Jokowi. Sehingga, Jokowi bisa saja langsung menjabat sebagai Ketum Golkar.