JAKARTA, MerdekaNews – Anies Baswedan dan Sandiaga Uno harus waspada. Karena, perusahaan daerah (BUMD) banyak yang bermental pengemis.
Setiap tahun, perusahaan milik Pemprov DKI Jakarta itu selalu ngarep dana suntikan atau penyertaan modal pemerintah (PMP). Di era Ahok, ada sembilan BUMD yang dikucurkan dana dengan total Rp 5,54 triliun.
Dana fantastis dari APBD masuk dalam Prioritas Anggaran Sementara (KUPA - PPAS) DKI 2016 yang sebesar Rp 5,71 triliun. Dari sembilan BUMD, ada dua yang dipangkas.
PT Jakarta Propertindo dari semula Rp 1,2 triliun menjadi Rp 1 triliun dan PT Transjakarta dari Rp 350 miliar dikurangi menjadi Rp 330 miliar. Sedangkan BUMD yang alokasinya ditambahkan dibandingkan usulan adalah PD PAL Jaya dari semula Rp70 miliar menjadi Rp 140 miliar.
Sedangkan enam BUMD yang mendapatkan alokasi anggaran dengan besaran tetap sesuai usulan, yakni PT MRT Jakarta Rp 2,8 triliun, PT Bank DKI Rp 500 miliar, PD Dharma Jaya Rp 98 miliar, PT Jamkrida Rp 200 miliar, PT Food Station Tjipinang Jaya Rp 300 miliar, PD Pasar Jaya Rp 170 miliar.
Seperti diketahui, saat ini hampir semua bos BUMD adalah pilihan Ahok. “Ke depan harus cari direksi BUMD yang mau kerja,” tegas pemerhati Jakarta, Budi Siswanto.
Budi mengatakan, direksi yang tidak keratif dan kurang inovatif harus menjadi bahan evaluasi. “Jangan sampai mereka bermental pengemis dan hanya untuk menggerogoti duit rakyat Jakarta,” keluhnya.
Aktivis Jakarta yang juga Relawan Anies-Sandi ini menyatakan, banyak perusahaan BUMD yang tren bisnisnya jalan di tempat. “Dapat dana suntikan besar tapi untung kecil. Ada juga dikasih PMP tapi malah merugi,” bebernya.
Hal senada diucapkan Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso. “Jangan sampai semangat para direksi BUMD hanya ngarep PMP. Jangan bermental pengemis lah,” sindirnya seperti dikutip koran TheJak (Nonstop).
Ketua Partai Demokrat DKI yang ngetren disapa STS ini menyatakan, Anies-Sandi harus pintar dalam melihat kinerja BUMD. “Jangan sampai gaya minta suntikan modal terus terulang,” ungkapnya.
(K Basysyar A)
-
Jokowi Minta Semua Bersatu Usai Putusan MK: Dukung Proses Transisi Pemerintahan Baru Pemerintah mendukung proses transisi dari pemerintahan sekarang ke nanti pemerintahan baru
-
Presiden Jokowi Soal Putusan MK: yang Paling Penting Tuduhan Politisasi Bansos Tidak Terbukti kemudian politisasi bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah, telah dinyatakan tidak terbukti. Ini yang penting bagi pemerintah
-
Jangan Pasang Ekspektasi Terlalu Tinggi, MK Diyakini Tidak Berani Diskualifikasi Gibran MK tidak akan berani mengabulkan permohonan kubu Anies dan Ganjar yang meminta diskualifikasi Gibran Rakabuming Raka
-
AHY: Allah SWT Berikan Jalan yang Terbaik Bagi Demokrat, Kalau Masih di Koalisi Lama Bisa Hancur Lebur coba kita masih di tempat yang lama, hancur lebur
-
Jelang KPU RI Umumkan Hasil Pemilu 2024, Segini Perolehan Suara Tiga Capres Cawapres penetapan hasil Pemilu 2024 akan ditetapkan dalam sebuah surat keputusan (SK)