MERDEKA NEWS - Forum Politik Indonesia (FPI) menyebut sosok pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan adalah figur bernyali dan punya nyawa dua.
Diketahui, sebentar lagi, DKI Jakarta bakal punya Gubernur baru. Sebab, jabatan Anies Baswedan akan habis pada bulan Oktober 2022.
Pj Gubernur akan memimpin ibu kota hingga 2024. Lalu siapa yang cocok memimpin ibu kota?
Dari hasil riset Forum Politik Indonesia beberapa figur dari kalangan birokrat dan DPRD DKI yang layak dikaji ada beberapa nama. Mereka dinilai layak menjadi Pj gubernur karena memiliki pengalaman di Jakarta.
Dari unsur birokrat yakni Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono, Sekda DKI Marullah dan Deputi IV Kantor Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro.
Unsur DPRD DKI Jakarta yakni Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi dari PDIP, Wakil Ketua DPRD DKI Rani Mauliani dari Gerindra, Wakil Ketua DPRD DKI Khoirudin dari PKS, Wakil Ketua DPRD Misan Samsuri dari Partai Demokrat dan Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani dari PAN.
Komunikolog Politik Nasional Tamil Selvan menilai sosok pengganti Anies harus figur yang kuat. Artinya bukan hanya sekedar paham ibu kota tapi adalah sosok yang bernyali.
Tamil yang juga Ketua FPI melanjutkan, Jakarta bukanlah untuk coba-coba atau sekedar uji coba.
"Kalau cuma paham ibu kota saja banyak orang pintar. Jakarta butuh figur bernyali dan punya nyawa dua. Bernyali dan berani utuk bertindak tanpa pencitraan atau non populis demi solusi terbaik mengatasi problem utama Jakarta," tegasnya saat dialog dengan wartawan di kawasan Senayan, Sabtu (29/7). (Khairi R)
-
Sah Jadi Presiden, Prabowo: Mas Anies Senyuman Anda Berat Sekali Kita semua lelah, dan mungkin ada di antara kita yang tidak puas dan kecewa. Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi anda. Saya tahu senyuman anda berat sekali itu
-
Jokowi Minta Semua Bersatu Usai Putusan MK: Dukung Proses Transisi Pemerintahan Baru Pemerintah mendukung proses transisi dari pemerintahan sekarang ke nanti pemerintahan baru
-
Presiden Jokowi Soal Putusan MK: yang Paling Penting Tuduhan Politisasi Bansos Tidak Terbukti kemudian politisasi bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah, telah dinyatakan tidak terbukti. Ini yang penting bagi pemerintah
-
Jangan Pasang Ekspektasi Terlalu Tinggi, MK Diyakini Tidak Berani Diskualifikasi Gibran MK tidak akan berani mengabulkan permohonan kubu Anies dan Ganjar yang meminta diskualifikasi Gibran Rakabuming Raka
-
Surat ke Jokowi Bocor di Medsos, Surat Ketua DPRD Aneh, HMI Minta DPRD Sulbar Tegakkan Prinsip Kolektif Kolegial Harusnya ketua DPRD lebih objektif dan profesional dalam memberikan kritikan. Jika memang ingin memberikan kritikan