Nyanyian Mantan Anak Buah SBY Soal Kisah E-KTP di Cikeas

Jakarta, MERDEKANEWS - Skandal proyek KTP elektronik (E-KTP) menyasar ke mana-mana. Kali ini nama SBY yang menjadi sasaran tembak.

Nama Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono disebut-sebut dalam pusaran skandal E-KTP. Adalah Mirwan Amir yang buka mulut saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis, 25 Januari 2018.

Mirwan adalah bekas anak buah SBY di Partai Demokrat. Dia mantan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR dari Fraksi Demokrat. Mirwan dihadirkan jaksa untuk terdakwa Setya Novanto.

Awalnya, salah seorang penasehat hukum Novanto, Firman Wijaya bertanya ke Mirwan soal apakah proyek KTP-el saat itu berkaitan dengan pemenang Pemilu 2009. "Memang itu program dari pemerintah, Susilo Bambang Yudhoyono," terang Mirwan.

Mirwan yang saat ini sudah menjadi Ketua DPP Partai Hanura juga menjelaskan dirinya pernah meminta kepada SBY untuk tidak melanjutkan proyek KTP-el atas saran kawan dekatnya yaitu pengusaha Yusnan Solihin. Politisi Partai Gerindra itu mengatakan kepada Mirwan bahwa proyek KTP-el bermasalah.

Saran Mirwan dimentahkan SBY dalam sebuah rapat pengurus Demokrat di kediamannya di Kawasan Cikeas. Dia lalu memerintahkan proyek KTP-el harus tetap dilanjutkan demi sejumlah alasan, salah satunya pilkada. "Tanggapan SBY bahwa ini menuju pilkada, bahwa proyek ini harus diteruskan," urai Mirwan.

Mirwan juga menyampaikan ke Ketua Majelis Hakim Yanto kalau dia hanya bisa menurut dengan kemauan SBY. Mirwan tidak memiliki kekuatan untuk melawan perintah SBY.

"Saya hanya sebatas itu saja. Saya tidak mempunyai kekuatan untuk menyetop program e-KTP ini. Tapi saya sudah sampaikan itu kepala pemenang pemilu atas saran dari Pak Yusnan karena katanya ada masalah," tandasnya.

Setya Novanto sebelumnya mengancam akan membongkar siapa saja yang terseret kasus KTP-el. Mantan Ketua DPR ini mengaku mempunyai catatan daftar siapa saja yang diduga terlibat.

Penasihat Hukum Setya Novanto, Firman Wijaya, menilai dari fakta persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), berupa keterangan saksi, mulai mengungkap siapa saja sebenarnya aktor lain di balik skandal proyek e-KTP.
Berdasarkan keterangan saksi, menurut Firman, proyek e-KTP dikuasai pemenang pemilu tahun 2009, yakni Partai Demokrat (PD).

"Mirwan bilang, dia sampaikan kepada pemenang pemilu 2009 bahwa urusan e-KTP ini ada masalah, jangan dilanjut. Tapi instruksinya tetap diteruskan. Jadi jelas ini namanya intervensi, inilah yang disebut kekuasaan besar," kata Firman di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis 25 Januari 2018.

Menurut Firman, keterangan saksi sekaligus menjelaskan bahwa kliennya bukan pihak yang mengintervensi proyek e-KTP. Menurut dia, ada pihak yang lebih besar lagi yang berkepentingan dengan proyek senilai Rp 5,9 triliun itu.
"Saksi Mirwan Amir tadi sudah bilang kan, disampaikan di Cikeas," kata Firman.

Fitnah dan Politis

Disebutnya nama SBY yang diduga terlibat dalam skandal E-KTP adalah fitnah dan politis. Hal ini dikatakan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan.

Menurutnya tak ada hubungannya Partai Demokrat dan SBY dengan korupsi E-KTP. Syarief menilai proyek e-KTP dengan korupsinya merupakan hal yang berbeda.

Karena itu Syarief memastikan bahwa SBY tak mengetahui korupsi dalam proyek pengadaan e-KTP. "Itu substansinya program pemerintah. Nah sama kaya bikin jalan, yang bikin jalan kan program pemerintah, tapi kalau yang bikin jalan itu korupsi enggak ada hubungannya kan," lanjutnya.

Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Demokrat Ferdinand Hutahaean mengaku belum mendapatkan informasi langsung dari SBY terkait kebenaran pengakuan Mirwan tersebut.

Namun, apabila pengakuan itu benar, Ferdinand menegaskan bahwa hal tersebut tak membuktikan apa pun. "Pernyataan Mirwan tersebut tidaklah menunjukkan bahwa Presiden SBY kala itu dan Partai Demokrat terlibat dalam pusaran korupsi E-KTP. Kalaupun ada kader yang terlibat, itu perbuatan oknum dan bukan partai secara lembaga. SBY bersih dari seluruh kasus korupsi E-KTP," ujar dia.

  (YN Rijal)