Jakarta, MERDEKANEWS - Kelompok massa tergabung dalam Barisan Keadilan Rakyat (BKR) berunjuk rasa di Kejagung RI, Jakarta Selatan, Kamis (12/5/2022).
Dalam aksinya, mereka mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) terus menelisik kasus dugaan korupsi ekspor bahan baku minyak goreng hingga ke dalangnya. Dan mengingatkan agar tidak berhenti mengembangkan kasus ini, meski sudah ada empat tersangka ditetapkan.
"Adanya kasus dugaan korupsi ekspor CPO yang menjadi bahan baku minyak goreng dan menyeret sejumlah perusahaan sawit harus diungkap hingga tuntas. Kejagung harus kembangkan jangan berhenti ke empat tersangka. Ada info dana itu mengalir ke oknum elit politik," tegas Koordinator Aksi Erwin, Kamis (12/5).
"Seret otak yang menikmati duit panas mafia minyak goreng," katanya.
Lebih lanjut, Erwin juga meminta Presiden Jokowi untuk segera mencopot Menko Perekonomian Airlangga Hartarto karena telah gagal kendalikan harga Minyak Goreng.
"Ini yang harus ditelisik juga, harga Minyak Goreng tak bisa dikendalikan," tuturnya.
Selain di Kejagung, massa juga mendatangi Mabes Polri dan Kemenko Perekonomian untuk mendesak Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklarifikasi isu-isu sensitif yang menyeret namanya. Mulai dari kasus hubungan spesial dengan perempuan bernama Rifa Handayani dan kasus pengeroyokan Ketum KNPI Haris Pertama karena singgung relasi Airlangga-Rifa.
"Aksi solidaritas ini sebagai upaya mendesak Presiden copot jabatan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang tidak gentlement mengklarifikasi isu-isu sensitif yang menjeratnya selama ini," katanya.
"Usut tuntas kasus dugaan intimidasi, teror, ancaman yang dilakukan oleh Airlangga Hartarto buntut adanya pengakuan dugaan perselingkuhan. Segera bertanggung jawab dan jelaskan duduk perkara itu didepan masyarakat. Serta tangkap dalang kasus pengeroyokan Ketua Umum KNPI Haris Pertama," pungkasnya.
Disela-sela aksinya, para pendemo juga menggelar aksi teatrikal mengenakan topeng pria mirip Airlangga Hartarto membawa minyak goreng, wanita mirip Rifa Handayani yang mencari keadilan dan pria mirip Ketum KNPI Haris Pertama. (Hadi Siswo)
-
Anggota KPU: Tidak Ada Lembaga Peradilan yang Bisa Batalkan Penetapan Prabowo Subianto-Gibran kini sudah tidak ada lagi lembaga peradilan dalam sistem keadilan pemilu yang bisa membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan Prabowo-Gibran sebagai Capres Terpilih Pilpres 2024 Penetapan tersebut tertuang dalam berita acara nomor 252/PL.01.9-BA/05/2024
-
Kerja Sama Terus Berlanjut, Menko Airlangga Bahas Isu Strategis dengan Menteri Luar Negeri Singapura Pemerintah Indonesia terus mendukung hubungan yang kuat dengan Singapura baik secara bilateral maupun dalam kerangka ASEAN untuk pertumbuhan ekonomi dan stabilitas kawasan
-
Menko Airlangga: Kartu Prakerja Gerakkan Ekonomi Digital Indonesia Pemerintah Indonesia terus mendorong inovasi digital dan mempercepat pengembangan ekonomi digital sebagai pilar strategis transformasi Indonesia menuju perekonomian yang lebih maju
-
Sambangi Menko Airlangga, Tony Blair Optimis Kawasan Asia Tenggara Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dunia Tingkat inklusi keuangan Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 tingkat inklusi keuangan di Indonesia tercatat sebesar 88,7%. Selanjutnya Indonesia menetapkan target inklusi finansial sebesar 90% pada tahun 2024