Jakarta, MerdekaNews - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mencarikan solusi soal pulau reklamasi. Pasalnya, pemerintah tentu tak bisa membongkar bangunan yang sudah berdiri.
"Khususnya bagaimana penggunaan daripada apa yang sudah ada itu," kata Kalla dalam tanya jawab di Hotel Arya Duta, Jakarta, Kamis (2/11/2017).
Dia mengingatkan, Pemprov DKI juga harus memerhatikan beberapa hal soal reklamasi. Salah satunya, proyek reklamasi yang sudah rampung di Pulau C, Pulau D, dan Pulau G.
Namun, Kalla menyerahkan keputusan pengelolaan reklamasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Karena dalam undang-undangnya, pulau atau pantai itu berada di bawah kewenangan Pemda," jelas dia.
Menurut dia, polemik reklamasi terjadi karena informasi yang tak benar beredar saat pilkada 2017. Beberapa pihak, kerap mencari kesalahan pasangan lain. "Jadi terjadilah simpang siur pandangan," kata Kalla dikutip Metrotvnews.
Meski begitu, dia yakin masalah ini bisa selesai dengan baik. Polemik ini, kata dia, adalah bagian efek dari otonomi daerah.
"Ya tentu keputusannya di daerah itu. Pusat memberikan guidance sesuai guidance umum. Itu yang saya katakan. Jadi kalau daerah memang kadang-kadang berbeda pandangan karena di samping pandangannya berbeda, yang menangkapnya (media) juga begitu banyak kan," jelas pria asal Makassar itu.
Pulau C dan D milik PT Kapuk Naga Indah, anak usaha Grup Agung Sedayu milik taipan Sugianto Kusuma alias Aguan. Luas pulau buatan itu yakni Pulau C, 276 hektare dan Pulau D 312 hektare. (Lintang)
-
Pangab Jenderal Wiranto yang Lapor ke Habibie, Ada Pasukan Merangsek ke Istana Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengimbau masyarakat agar cermat memilih pemimpin. Dia menyarankan memilih pemimpin yang tidak suka marah-marah. Sebab, kalau pemimpinnya suka marah, ia khawatir akan berdampak pada rakyat yang dipimpinnya.
-
Pagu Anggaran Rp12 Miliar Disetujui DPR, Kemendag Alokasikan untuk Program dan Kegiatan Prioritas 2024 Akan kami alokasikan untuk mendukung program dan kegiatan prioritas Kemendag tahun 2024
-
Komisi V DPR Setujui Pagu Anggaran Kemendes PDTT 2024 Rp2,75 Triliun Komisi V DPR telah berjuang di Banggar agar pagu anggaran Kemendes PDTT sesuai kebutuhan
-
Naik Rp400 Miliar dari Pagu Indikatif, Pagu Anggaran Kemenhub Tahun 2024 Sebesar Rp38,47 Triliun Jumlah ini naik Rp400 miliar dari pagu indikatif Kemenhub tahun 2024 sebesar Rp38,07 triliun
-
Tidak Efisien dan Efektif, Pagu Anggaran APBD Habis Hanya untuk Perjalanan Dinas! banyak anggaran program yang tidak efisien dan efektif dalam beberapa pagu APBD karena lebih banyak untuk perjalanan dinas