Tinjau Kawasan Industri Halal, Kemenag Siapkan Skema Khusus Sertifikasi Halal
Serang, MERDEKANEWS -- Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita bersama pimpinan kementerian/lembaga melakukan kunjungan kerja ke Kawasan Industri Halal (KIH) Modern Halal Valley di Cikande, Serang Banten.
Agus berkomitmen untuk mempercepat realisasi KIH di berbagai wilayah. Salah satunya adalah Modern Halal Valley yang digadang sebagai kluster industri halal terintegtasi pertama di Indonesia (the first integrated halal industrial cluster in Indonesia).
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, Mastuki yang turut meninjau lokasi KIH menyatakan pihaknya sejak awal terlibat dalam proses penetapan KIH. BPJPH, menurutnya juga menyiapkan skema khusus sertifikasi halal untuk mendukung beroperasinya KIH ini.
"BPJPH sejak tahun lalu selalu diundang Kementerian Perindustrian untuk mendiskusikan konsep KIH. Bahkan dalam penetapan KIH di beberapa wilayah, BPJPH sebagai tim penilai proposal bersama Kemenperin dan LPPOM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)," tuturnya di Banten, Senen (10/5).
Merespon pernyataan Managing Director Modern Cikande, Pascal Wilson yang akan menyiapkan fasilitas terintegrasi atau kantor layanan bersama (satu atap) di Modern Halal Valley, Mastuki menyatakan kesiapannya. BPJPH mendukung penuh, dan bersama dengan LPH, MUI, dan instansi lain siap bekerja sama untuk memastikan prosedur dan pelayanan halal dilaksanakan terintegrasi.
"Fasilitas terintegrasi itu komitmen yang bagus dari pengelola KIH. Kami siap berkolaborasi untuk memberikan layanan sertifikasi halal secara khusus dalam satu atap layanan. Apalagi sesuai regulasi, sertifikasi halal mencakup lingkup produk yang luas. Selain makanan, minuman, kosmetik dan obat yang akan menjadi prioritas. Ada produk jasa yang relevan di KIH seperti logistik halal, penyembelihan hewan halal, pergudangan atau penyimpanan, pengolahan sampai penyajian produk. Itu semua harus dipastikan memenuhi kriteria halal", tegasnya.
Kunjungan ke lokasi KIH seluas 500 ha itu untuk memastikan infrastuktur yang akan dibangun telah memenuhi syarat sebagai kawasan halal. Baik dry port, water treatment, pembuangan limbah, drainase, dan lain-lain. Begitu juga tenant yang akan dilibatkan tidak hanya pengusaha besar, tapi termasuk pelaku UMK.
Hadir dalam kunjungan itu selain Menteri Perindustrian adalah Dirjen Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Eko S.A. Cahyanto, Sekjen Kemenperin Dody Widodo, Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka Gati Wibawaningsih, Direktur Industri Produk Halal KNEKS Afdhal Aliasar, Pimpinan Dewan Halal Nasional MUI Muslih, dan sejumlah pejabat serta pengelola Modern Halal Valley.
-
BPJPH Buka Pendaftaran Sertifikasi Halal On The Spot di 405 Titik Melalui layanan on the spot, petugas layanan kita akan langsung memproses permohonan sertifikasi halal bagi pelaku usaha
-
BPJPH Kemenag Gelar Sosialisasi Wajib Halal Oktober 2024 di 5.040 Titik se-Indonesia BPJPH sebagai institusi negara yang menjalankan penyelenggaraan JPH berinisiatif sebagai pihak yang mengorkestrasi para mitra strategis agar bisa bekerja sama untuk menjalankan kewajiban sertifikasi halal Oktober 2024
-
Gencarkan Sosialisasi Wajib Halal, BPJPH Bersama Stakeholder Daerah Sasar 5.040 Titik Sentra Pelaku Usaha saat ini terdata 3,9 juta produk telah bersertifikat halal. Namun, masih ada produk makanan minuman yang belum bersertifikat halal
-
BPJPH Gandeng Stakeholder Se-Indonesia untuk Sukseskan Wajib Halal Oktober 2024 Untuk itu BPJPH terus memperkuat sinergi kolaborasi dengan melibatkan stakeholder baik di pusat maupun di daerah di seluruh Indonesia
-
BPJPH Rangkul Industri Sosialisasikan Wajib Sertifikasi Halal 2024 Sosialisasi kewajiban sertifikasi halal itu akan menyasar seluruh pelaku usaha dari mikro, kecil, menengah, hingga besar, serta stakeholder dan masyarakat luas