3 Tahun Anies Sudah Terlihat, Atasi Banjir Ada Di Bodetabek  

MERDEKANEWS - Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek) menjadi kota peyangga yang mempengaruhi Jakarta. Banjir yang melanda ibu kota umumnya dikirim dari Bodetabek.

"Sebenarnya kinerja Anies sudah mulai terlihat. Soal banjir, Anies sudah melakukan gerakan nyata dan buktinya titik banjir Jakarta sudah berkurang," tegas politisi senior Golkar Jakarta, Ashraf Ali terkait tiga tahun kepemimpinan Anies Baswedan kepada wartawan, Minggu (18/10).

Banjir kata Ashraf memang sulit diatasi selagi tidak ada pembenahan di kota penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek). "Kalau banjir kiriman kan sulit ditolak, namanya juga dikirim. Solusinya adalah Bodetabek dibenahi," ucapnya.

Kata dia, Anies itu latar belakangnya intelektual. Jadi gayanya membangun itu berdasarkan konsep lalu kerja dan bergerak. "Sebenarnya kinerja Anies sudah terlihat. Banjir titik berkurang dan ini hasil dari pengerukan kali yang secara masif," terangnya. 

Ashraf menyebut soal pelebaran trotoar di Cikini dan kawasan Sudirman-Thamrin. "Manfaatnya kini sudah dipakai pejalan kaki. Cara ini untuk memaksa orang jalan kaki. Bisa cek kalau pagi dan sore orang kantoran banyak yang jalan kaki," ungkap mantan Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI ini. 

Wakil Ketua Golkar DKI Jakarta ini melanjutkan, Anies juga sudah berbuat untuk melakukan pembenahan transportasi publik. "Dia juga menyelesaikan MRT dan membenahi Busway. Dan ada Jak Linko yang sangat membantu masyarakat, sopir dan pengusaha angkutan," bebernya.

Walau sudah bekerja tapi lanjut Ashraf ada juga kekurangan misalnya soal koperasi untuk menopang ekonomi masyarakat kelas bawah. "Koperasi penting untuk mendongkrak ekonomi rakyat bawah. Dan pembinaan UMKM yang belum masif ke tingkat RT/RW," terangnya.

Jadi kata Ashraf, kepemimpinan Anies dalam tiga tahun ini sudah terlihat. "Tapi memang belum sempurna, karena ditambah lagi soal adanya Corona. Kita tunggu saja sampai lima tahun apa hasilnya," tukasnya.

Sementara itu, politisi senior Partai Nasdem Jakarta, Bestari Barus mempertanyakan kualitas sebagian anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 dalam menetapkan kriteria penilaian kinerja pemprov tidak berdasarkan data dan fakta.

"DPRD perlu melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) ulang agar mampu memberikan masukan, pengawasan dan menjalankan fungsi penganggaran sesuai dengan RPJMD yang ditetapkan. Makanya perlu diadakan Bimtek ulang," kata mantan Ketua Fraksi NasDem DKI Jakarta ini kepada wartawan Sabtu (17/10) malam. 

Dia menyebut, untuk menilai kepemimpinan Anies Baswedan itu tidak bisa diukur dalam tiga tahun kerja. 

"Secara umum kita tidak bisa menjadikan tiga tahun pemerintahan ini menjadi ukuran penilaian karena pembangunan itu berkelanjutan. Tapi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK belum pernah dicapai pemimpin sebelumnya. Dan era Anies dapat WTP, itukan tanda pengelolaan keuangan bagus," terangnya.

Begitu juga dengan kritik soal PSBB ketat menurut Basri, banyak dewan yang mengkritik berdasarkan perasaan pribadi dan bukan hasil analisa medis. "Harusnya fakta dong bukan mengkritik berdasar perasaan pribadi," tambah Bastari. (Khairy/MN)