MERDEKANEWS - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bakal memanfaatkan pinjaman bilateral dan multilateral sebagai salah satu strategi pembiayaan utang guna menangani dampak pandemi Covid-19.
Selain itu, ia menuturkan bahwa pembiayaan lewat Surat Berharga Negara (SBN) juga akan dimaksimalkan baik yang dalam mata uang rupiah maupun global. "Ritel maupun non ritel untuk SBN, sukuk maupun konvensional, baik yang local currency rupiah maupun yang global. Dalam kondisi yang luar biasa ini pun kami juga mengambil seluruh potensi pinjaman yang risikonya lebih rendah seperti pinjaman bilateral dan multilateral," ujarnya dalam video conference Senin (6/7/2020).
Sri Mulyani mengakui pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan luar biasa terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2020. Karena dampak itu, postur APBN 2020 sampai diubah beberapa kali demi mengikuti perkembangan asumsi makro, kebutuhan penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang masih berubah-ubah. "Tahun ini adalah tahun yang luar biasa shocknya, sehingga defisit meningkat luar biasa dari yang tadinya kami bisa jaga di bawah 2 persen, atau 1,76 persen, primary balance mendekati nol, tapi sekarang terpaksa berubah sangat total," ucapnya.
Meski demikian, ia memastikan langkah-langkah pemerintah dalam pembiayaan utang juga tetap dilakukan secara hati-hati. Di sisi lain, pemerintah tetap akan melakukan reformasi kebijakan fiskal, melanjutkan reformasi pajak, hingga memperbaiki kualitas belanja pemerintah. "Dukungan kepada daerah juga kami terus perbaiki dan strategi pembiayaan kami lakukan secara prudent," ucapnya.
Langkah-langkah tersebut, lanjut Sri Mulyani, juga dilakukan untuk menciptakan confident terhadap pasar, sehingga market bisa melakukan assessment resiko secara baik. "Demikian yield bisa merefleksikan resiko yang reasonable dan objektif," imbuhnya.
Terakhir, Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia (BI) akan melakukan kerja sama dalam menggaet investor dengan menciptakan efisiensi market dan integrity market. "Tentu kami juga melakukan pendalaman pasar karena kalau market makin deep, kami akan menciptakan kompetisi makin bagus," tandasnya.
(Setyaki Purnomo)
-
Sri Mulyani Tegaskan APBN Tetap Solid dan On Track Posisi APBN masih mengalami surplus Rp22,8 triliun atau 0,1 persen dari PDB dengan keseimbangan primer juga surplus Rp132,1 triliun
-
PR Presiden yang Akan Datang: Masalah APBN, Utang dan Tax Ratio Rendah Tax ratio tahun 2022 tercatat 10,4% (Audited). Pada 2023 turun menjadi 10,2% (unaudited). Tahun 2024 perkiraan Sri Mulyani menjadi 9,53%, tahun 2025 10,12%, 2026 sekira 10,31% dan 2027 menjadi 10,41%
-
Gus Halim Minta Pegawai Kemendesa Tertib Aturan, APBN Digunakan Sesuai Kebutuhan Gus Halim mencontohkan bagaimana penggunaan APBN untuk perjalanan dinas yang harus memberikan manfaat dalam menjalankan kebijakan pemerintah
-
Sri Mulyani: Kinerja APBN 2023 Luar Biasa Realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.774,3 triliun (112,6 persen terhadap APBN 2023 atau 105,2 persen dari Perpres 75/2023) atau tumbuh 5,3 persen dibandingkan realisasi tahun 2022
-
Pemerintah Gali Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam APBN 2024 Pemerintah Gali Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam APBN 2024