Koalisi Gemuk, Mungkinkah Menteri Prabowo Tak Main APBN?

Jakarta, MERDEKANEWS - Rektor Universitas Paramadina Profesor Didik J Rachbini mengatakan, pidato Presiden terpilih Prabowo Subianto yang meminta Parpol tidak meminta menterinya mencari uang di APBN merupakan angin segar.

Namun demikian, Didik menyebut peran intelektual sangat diperlukan untuk terus mengingatkan dan mengawasi jalannya pemerintahan sesuai dengan janji-janji yang telah disampaikan oleh Prabowo.

“Para intelektual harus bicara untuk memastikan pidato tersebut bisa dipercaya atau tidak ke depan. Hal itu penting untuk mengkritisi. Terlebih ketiak DPR juga tidak berfungsi dengan bagus. Dan koalisi gemuk memungkinkan peran DPR menjadi lemah.,” kata Didik pada diskusi Koalisi Gemuk dan Antisipasi Kebocoran Anggaran: Mungkinkah Partai dan Menteri Prabowo Tak Main APBN? di Jakarta, Rabu (16/10/24).

Senada dengan Didik, Rektor Universitas Paramadina Septa Dinata mengatakan, pidato presiden terpilih sebenarnya memberi angin segar karena ingin menciptakan pemerintahan bersih. 

Menurutnya, Prabowo harus kerja keras memastikan para menterinya tidak bermain APBN. Apalagi, kabinetnya gemuk.Ia menyarankan, KPK diberdayakan kembali untuk membantu memastikan kabinet bekerja sesuai dengan amanah konstitusi.

“Jika sinyal anti korupsi dari presiden kuat, maka akan berpengaruh ke bawah,” katanya.

Selain itu, Septa menekankan perlu dibentuk unit khusus di bawah kantor presiden yang bertugas untuk mengukur kinerja kementerian/lembaga/badan (keuangan dan subtansi kebijakan) dan penengah jika terjadi dispute atau tumpang tindih kewenangan. 

Peneliti INDEF, M. Rizal Taufikurahman, menekankan, pentingnya komitmen kuat dari Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam menghindari kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi pada pemerintahan sebelumnya. 

Menurut Rizal, Prabowo harus memiliki visi dan misi yang baru serta performa yang lebih baik untuk memastikan keberhasilan pemerintahannya.

Sementara itu, Dosen Universitas Paramadina, Hendri Satrio mengatakan, besarnya kabinet Prabowo akan membebani anggaran negara. Tidak hanya dari segi belanja pegawai, tetapi juga karena infrastruktur besar yang dibangun.  (Viozzy)