MERDEKANEWS - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mendesak adanya tambahan anggaran untuk 2021, sebesar Rp509 miliar. Wow.
"Kami sudah membuat surat kepada Bappenas dan Menteri Keuangan soal ini. Untuk meng-cover enam program, kami minta tambahan Rp509 miliar. Kecil saja," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa (23/6/2020).
Bahlil menjelaskan, tambahan anggaran itu dialokasikan untuk pemberian penghargaan dan atau pengenaan sanksi kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp20 miliar.
Hal itu tertuang dalam Perpres 42 yang memerintahkan kepada BKPM untuk memberikan penilaian kepada kementerian/lembaga serta bupati, walikota dan gubernur dalam hal perizinan usaha. "Di dalam Perpres tersebut pada pasal 19 menyatakan bahwa BKPM dengan tim bisa memberikan penilaian dengan memberikan sanksi kalau yang tidak bagus. Anggarannya belum ada," katanya.
Alokasi selanjutnya, yakni pembuatan dan distribusi aplikasi OSS yang berbasis pada Undang-Undang Cipta Kerja untuk pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota termasuk penyediaan sarana dan pendampingan dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp150 miliar, di mana masing-masing daerah Rp200 juta.
Ketiga, penyusunan peta potensi investasi di 17 provinsi prioritas dalam bentuk prakelaikan studi dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp112 miliar, masing-masing daerah Rp6 miliar. Keempat, peningkatan Ease of Doing Business (EoDB) dengan kebutuhan anggaran Rp40 miliar. Kebutuhan anggaran akan digunakan untuk sosialisasi hingga pelaku di daerah.
Kelima, yakni eksekusi realisasi investasi, kemitraan perusahaan dengan UMKM dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp27 miliar. Selanjutnya, eksekusi proyek-proyek investasi besar di wilayah barat dan timur sekitar Rp40 miliar. Terakhir, untuk memfasilitasi rencana relokasi 40 perusahaan yang akan keluar dari China ke Indonesia dengan kebutuhan anggaran per perusahaan Rp3 miliar sehingga total anggarannya sebesar Rp120 miliar. "Ini yang kita hunting nanti bukan 40 perusahaan, mungkin lebih dari itu, bisa sampai dengan 300 perusahaan. Tapi biasanya yang di-hunting itu akan dilakukan komunikasi dan biasanya maksimal itu di sekitar 40 (perusahaan)," ujar Bahlil.
(Setyaki Purnomo)
-
Libur Lebaran 2024, Jumlah Pelanggaran ETLE Meningkat 15,9 persen Dari data kami itu ETLE statis itu hampir naik 91% dibanding tahun lalu kemudian ETLE mobile itu naik 13% Sehingga total pelanggaran yang kita tindak itu naik 15,9%
-
BRI Sukses Jual SBN SR020 Tembus Rp1,5 Triliun SBN ini juga memiliki imbal hasil menarik, bisa menjadi sumber passive income bulanan, terdapat potensi capital gain, dan turut membantu pembangunan negara
-
Pemerintah Gaet Investasi Pembangunan Rumah Sakit Bertaraf Internasional di Kota Makassar Fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada tidak hanya akan menyediakan layanan medis berkualitas tinggi tetapi juga mendorong lingkungan belajar dan inovasi
-
Kontribusi Meningkat, Investasi dan Ekspor Industri Mamin Semakin Lezat Industri makanan dan minuman juga mulai kembali bangkit setelah mengalami pukulan akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2023 (YoY), industri makanan dan minuman masih mampu tumbuh positif sebesar 4,47 persen
-
Jokowi Targetkan Pembangunan IKN Jadi Model Transformasi Bekerja dan Percepat Lahan Investasi Nilai investasi di IKN sudah mendekati Rp49,6 triliun dengan 32 institusi yang telah melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking.