Jakarta, MERDEKANEWS - Saat bertemu Wapres Jusuf Kalla, di Istana wapres, Jakarta, Jumat (22/12/2017), pengusaha yang tergabung dalam Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) curhat. Apa isinya?
Paul Butarbutar, Kepala Legal METI mengatakan, pengusaha EBT banyak yang mengeluhkan skema BOOT (Build, Own, Operate, Transfer) pembangkit berlanjut.
Skema ini, kata dia, sangat tidak pro investasi. Dikhawatirkan bakal membuyarkan keinginan pemerintahan Joko Widodo dan JK untuk mengembangkan EBT. Terlontar gagasan agar skema ini direvisi atau bahkan dicabut saja.
Sekedar informasi, skema BOOT ini sangat merugikan pengusaha. Lantaran, setelah 30 tahun pembangkit EBT beroperasi, menjadi hak milik pemerintah dalam hal ini PT PLN (Persero).
Selain itu, masih banyak aturan bisnis listrik dari EBT yang merugikan pengusaha. Seperti yang diatur Permen ESDM 50/2017 dan Permen ESDM 10/2017, ada empat hal. Yakni, keseteraan risiko jual beli listrik antara PLN dan IPP, jaminan kehandalan pasokan listrik, jaminan penyediaan listrik dikuasai negara, dan pemenuhan standar Perjanjian Jual Beli Listrik.
Salah satu poin yang paling dominan disampaikan ke Wapres JK, kata Paul, terkait pengalihan pembangkit EBT dari pengusaha ke pemerintah, nilainya bergantung pemerintah. Semisal, pemerintah memungkinkan untuk membeli Pembangkit Listrik Tenaga Surya seharga US$1.000 saja. Padahal, investasi pembangkit lebih besar lagi. Karena mahalnya biaya pembelian solar panel, serta lahan di Pulau Jawa. "Misalnya bangun solar panel di atas lahan 50 hektar di Jawa. Setelah akhir kontrak, hanya dihargai 1.000 dolar AS. Siapa yang mau. Kecuali patokannya harga pasar, baru oke," papar Paul.
(Setyaki Purnomo)
-
Ketua KPU RI Dilaporkan ke DKPP, Hasyim Asyari Umbar Rayuan Gombal Hingga Diduga Lakukan Tindak Asusila Hasyim dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu terkait dugaan tindakan asusila terhadap panitia penyelenggara luar negeri (PPLN)
-
Dirut PLN Inspeksi SPKLU Jalur Mudik, Pastikan 1.299 Unit Se-Indonesia Siaga Layani Pengguna Mobil Listrik PLN menambah 175 unit SPKLU yang tersebar di berbagai titik jalur mudik Jawa dan Sumatra. Sehingga secara nasional, terdapat 1.299 unit SPKLU di 879 lokasi yang siap melayani pengguna mobil listrik di seluruh Indonesia
-
Menteri Arifin Minta PLN Perbanyak SPKLU Kendaraan Listrik di Jalur Utama Pemudik Infrastruktur tuh harus ada dulu, supaya orang bisa nyaman kalau mau pergi jauh. PLN sudah mempunyai SPKLU yang cukup banyak, tapi kurang banyak dan mesti diperbanyak lagi. Sekarang kan ada sekitar 1.200 SPKLU, kalau bisa sih sampai 5.000 SPKLU
-
PLN Energi Primer Indonesia Siapkan Gasifikasi Pembangkit Cluster Sulawesi-Maluku PLN telah memiliki strategiĀ Accelerated Renewable Energy DevelopmentĀ (ARED). Dalam skema transisi energi ini, nantinya sumber listrik PLN akan bersumber dari 75% pembangkit yang bersumber dari energi terbarukan dan 25% bersumber dari pembangkit gas
-
PLN Siagakan 1.124 SPKLU Tersebar untuk Para Pemudik PLN bersama mitra telah menyiapkan SPKLU yang tersebar di seluruh Indonesia dengan total sebanyak 1.124 unit. Bahkan, khusus untuk jalur mudik utama seperti tol Trans Sumatra-Jawa akan ada tambahan 100 unit SPKLU