Proyek Kemenhub Memang Mahal, Untung Ada SBSN

Jakarta, MERDEKANEWS - Proyek infrastruktur yang dibiayai surat berharga syariah negara (SBSN), tahun ini, nilainya mencapai Rp16,76 triliun. Yang termahal adalah proyek di Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Direktur Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, dalam acara Forum Kebijakan Pembiayaan Proyek SBSN di Gedung Dhanapala, Jakarta, Jumat (22/12/2017), menjelaskan, infrastruktur yang dibiayai SBSN 2017 terdiri dari 590 proyek yang tersebar di 34 provinsi.

Berdasarkan outlook yang disampaikan masing-masing satuan kerja di masing-masing kementerian dan lembaga, realisasi proyek SBSN sampai Desember 2017 mencapai 90,40%. "Ini merupakan kinerja penyerapan anggaran yang tidak terlalu buruk, tentu kami mengharapkan di tahun-tahun mendatang bisa lebih besar lagi," ucap Suminto.

Sebagai salah satu inovasi pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur, pemerintah telah menerbitkan sukuk untuk pembiayaan proyek, atau dikenal dengan sukuk proyek sejak 2013.

Rincian proyek yang dibangun menggunakan SBSN di 2017, antara lain 15 proyek infrastruktur perkeretaapian di Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan senilai Rp7,54 triliun, 88 proyek infrastruktur jalan dan jembatan pada Direktorat Jenderal Bina Marga pada Kementerian PUPR senilai Rp4,69 triliun.

Selanjutnya, 188 proyek infrastruktur pengendalian banjir dan lahar, pengelolaan bendungan, serta pengelolaan drainase utama perkotaan pada Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR senilai Rp2,73 triliun; 11 proyek embarkasi haji di Ditjen Pengelolaan Haji dan Umrah Kementerian Agama senilai Rp424 miliar.

Kemudian, 32 proyek pembangunan sarana dan fasilitas gedung Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Ditjen Pendidikan Islam Kemenag senilai Rp1,05 triliun; dan 256 proyek pembangunan dan rehabilitasi gedung balai nikah dan manasik haji di Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag senilai Rp315 miliar. "Kami melaksanakan kegiatan yang sifatnya koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dalam rangka penanganan berbagai persoalan yang timbul dalam pelaksanaan SBSN di 2017," ucap Suminto. (Setyaki Purnomo)