
Jakarta, MERDEKANEWS - Anies Baswedan seperti anak tiri. Dia tidak mau emosional soal tingkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Walau TGUPP ditolak, Gubernur DKI Jakarta itu pede tetap jalan.
Tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP) akan tetap menjalankan tugas seperti yang direncanakan. Dia tidak akan mengurangi anggota tim meski Kemendagri menilai jumlahnya terlalu gemuk.
"Di masa Jokowi, Basuki, dan Jarot, boleh digunakan. Tapi hanya di era saya yang enggak boleh," ujar Anies seusai upacara peringatan Hari Ibu di lapangan IRTI Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2017).
"Apa ada yang berubah? Kalau dulu boleh sekarang enggak boleh, ada apa, ya?" ungkap Anies dengan nada bingung.
Kemendagri telah mengevaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2018. Hasilnya, ada sejumlah kebijakan yang perlu dikoreksi.
Salah satunya mengenai TGUPP. Kementerian mempersoalkan jumlah anggota tim yang dinilai terlalu banyak, yaitu 74 orang.
Kemendagri meminta Anies mengkaji lagi jumlah itu dan merasionalkannya sesuai dengan kebutuhan. Sementara Anies akan meminta timnya mempelajari evaluasi dari Kemendagri.
Ia juga merasa perlu tahu alasan Kementerian keberatan dengan jumlah anggota tim gubernur. Namun ia menegaskan TGUPP akan terus jalan dengan atau tanpa dukungan Kemendagri.
(Ira Saqila)
-
Prabowo dan Ganjar Hati-hati Pilih Cawapres, Salah Langkah Pasangan AMIN Bisa di Atas Angin Jika Prabowo dan Ganjar salah langkah dalam memilih, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) bisa di atas angin
-
Percepat Inpres 6/2019, Kemendagri dorong penyusunan RAD KSB Kemendagri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah tidak henti-hentinya mendorong agar pemerintah daerah penghasil kelapa sawit segera menyusun dan menerapkan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB).
-
Kemendagri Dorong Kerja Sama Antardaerah untuk Pengendalian Inflasi Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Kemendagri Erliani Budi Lestari membuka rapat koordinasi pusat dan daerah dalam rangka peningkatan kapasitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) provinsi dan kabupaten/kota,
-
Ini Kata Koordinator Siaga 98, Perspektif Anies Dalam Pemberantasan Korupsi Terbalik Siaga 98, Perspektif Anies terhadap Pembenahan Korupsi dengan Menata Ulang KPK Justru Menambah Ketidakpastian Kelembagaan
-
Respons DJP Kemenkeu Soal Laporan Pajak Pengusaha Diperiksa Usai Dukung Anies pada dasarnya DJP memang melakukan pemeriksaan pajak setidaknya untuk empat hal