merdekanews.co
Selasa, 02 Juni 2020 - 07:32 WIB

LP3ES dan Drone Emprit Membedah Respons Publik Terkait Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan

Hadi Siswo - merdekanews.co
Direktur Center for Media and Democracy Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Wijayanto

Jakarta, MERDEKANEWS -- Keputusan Presiden Joko Widodo kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan yang ditandatangani pada 5 Mei 2020 mengagetkan banyak kalangan. Kenaikan di tengah pandemik ini menerbitkan pertanyaan mengingat masyarakat sedang berada dalam kondisi paceklik ekonomi.

Untuk merekam respons publik terhadap kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang pernah dibatalkan Mahkamah Agung (MA) itu Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) bekerja sama dengan Drone Emprit melakukan analisa big data untuk menelisik lebih dalam reaksi publik terkait ini sebagaimana terekam dalam percakapan di media sosial.

Ada 3 periode yang dianalisa yaitu:
Pertama, periode I dari 5 Mei - 13 Mei 2020, atau sejak Perpres itu ditandatangi presiden sampai 8 hari setelahnya. Kedua, periode II dari 14 Mei hingga 25 Mei 2020. Dan, periode III dari 5 Mei hingga 25 Mei 2020 atau sejak Perpres terbit hingga sekitar 3 minggu setelahnya.

Direktur Center for Media and Democracy Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Wijayanto menjelaskan, LP3ES menggunakan software Astramaya yang dikembangkan oleh Drone Emprit yang berfungsi untuk melakukan analisa big data yang muncul dari percakapan di berbagai media sosial dan media daring.

Dari penelitian yang dilakukan ditemukan hal-hal sebagai berikut:
Pertama, sejak dinyatakan kenaikannya pada 5 Mei hingga 25 Mei, kenaikan premium BPJS mendapat banyak sorotan netizens di semua platform media mulai darimedia sosial seperti twitter, facebook, youtube dan instagram hingga media daring dengan total 115.599 percakapan. Dari seluruh percakapan volume paling besar terjadi di twitter sebesar 101.745 percakapan.

Kedua, menurut Wijayanto, dari seluruh percakapan di twitter, penelitian ini menemukan tingginya sentimen negatif warganet yang muncul dengan prosentase yang lebih besar daripada mereka yang memilki sentimen positif.

''Total dari 5 Mei hingga 25 Mei (periode ketiga analisa), hampir separuh warganet (48%) memiliki sentimen negative pada kenaikan ini. Lebih besar dari mereka yang memiliki sentimen positive (46%),'' jelasnya.

Ketiga, yang juga menarik dicatat adalah adanya dinamika reaksi netizen. Dari 3 periode yang dianalisis, tampak bahwa pada mulanya di periode pertama analisa (5-13 Mei) mereka yang punya sentimen positive (54%) masih lebih besar daripada yang memiliki sentimen negative (42%).
''Namun pada periode kedua (14-25 Mei) terjadi lonjakan peningkatan sentimen negative yaitu sebesar separuh warganet (50%) memiliki sentimen negative terhadap kebijakan ini. Lebih besar daripada mereka yang positive (44%),'' katanya.

Wijayanto memaparkan, dalam hal ini tampak bahwa pemberitaan media daring yang menjadikan topik kenaikan BPJS Kesehatan sebagai headline ikut membawa pengaruh pada lonjakan sentimen negatif. Dengan kata lain, media arus utama secara umum memiliki sentimen negatif pada kenaikan ini.

Salah satu cuitan yang paling banyak di-retweet adalah justru dari akun media daring yang berjudul: “Iuran BPJS Naik Lagi, Masyarakat Kena Prank Jokowi”

Keempat, lanjutnya, dari sisi emosi yang paling menonjol adalah emosi kaitannya dengan kepercayaan atau trust namun dalam pengertian negatif: distrust yaitu sebanyak 5.800 postingan.

''Ini berjalan beriring dengan distrust publik dalam penangangan corona. Artinya kebijakan ini justru menerbitkan distrus yang semakin tinggi kepada pemerintah, setelah distrust terkait penangangan corona,'' ujarnya.

Kelima, dari sisi narasi, pertanyaan utama publik berkisar pada persoalan: (1).inkonsistensi yang terjadi karena sebelumnya MA telah membatalkan kenaikan; (2). “timing” penaikan tarif yang beriringan dengan pandemi dan (3).Kekecewaan publik yang mengharapkan Jokowi untuk tidak mengambil kebijakan seperti ini.

''Keenam, sari sisi tagar, tagar yang paling banyak digunakan adalah yang bernada menyerang pemerintah seperti: “Istana Mesin Kapitalis”, “Membebani Rakyat”, “Merakyat Tapi Boong”, “Rezim Paranoid”, “Jokowinomics” dan sebagainya,'' ungkap Wijayanto.

Ketujuh, dari sisi aktor yang terlibat dalam percakapan ini cukup beragam dari mulai kubu oposisi, masyarakat sipil dan kubu pro pemerintah, beberapa yang paling berpengaruh dan mendapat banyak retweet adalah: media daring, @tengkudzul, @dandhywilaksono, @tsembiring, @aminrais, @prastowo, @teddygusnaidi di mana semuanya adalah akun organik karena sangat sedikitditemukan akun robot yang terlibat dalam perdebatan.

Secara kesuluruhan, katanya, dapat disimpulkan bahwa publik melihat jaminan kesehatan sebagai satu hal yang penting untuk mereka, sehingga topik kenaikan tarif BPJS ini tetap mendapat perhatian selama berminggu-minggu bahkan selama satu bulan terakhir. Ini penting dicatat mengingat tidak semua isu publik mendapat perhatian dalam rentang yang begitu lama.

''Catatan LP3ES dan Drone Emprit menemukanbahwa tiap isu rata-rata menjadi perbincangan selama 1 minggu bahkan ada yang hanya beberapa hari saja. Dari perspektif kewarganegaraan, sebenarnya ini merupakan pertanda positive tentang semakin menguatnya kesadaran publik terkait hak-hak mereka yang merupakan satu pertanda dari adanya satu civic values yang penting bagi pematangan demokrasi,'' jelas Wijayanto.

Konstitusi mengamanatkan bahwa melindungi setiap tumpah darah Indonesia dan penghidupan yang layak bagi setiap warga adalah di antara tujuan didirikannya republik ini. Jika pemerintah dapat mengelola isu ini dengan baik dan meresponnya dengan kebijakan yang tepat, maka ia bisa menjadi satu catatan prestasi yang dikenang oleh sejarah dan bermakna untuk mendorong terwujudnya demokrasi substantif yang ditandai dengan telah terpenuhinya hak asasi warga negara.

(Hadi Siswo)