Makassar, MERDEKANEWS - Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan memuji Pemkab Gowa, Sulawesi Selatan karena tercepat dalam menuntaskan kemiskinan di daerahnya.
"Dari seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, Kabupaten Gowa nomor urut tujuh sebagai daerah tercepat dalam menuntaskan kemiskinan," ujar Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Boediarso Teguh Widodo di Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (21/12/2017).
Dirjen Perimbangan Keuangan menggelar kegiatan diseminasi dana desa, bertemakan optimalisasi dana desa dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan perekonomian desa Kabupaten Gowa, memberikan pujiannya langsung kepada Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan.
Boediarso bilang, patut berbangga atas prestasi yang dicapai Pemkab Gowa karena berhasil berada di nomor urut tujuh sebagai daerah tercepat menuntaskan kemiskinan se-Sulsel. Angkanya sebesar 8,4 persen penduduk miskin. "Angka yang dicapai Pemkab Gowa ini lebih baik dari pencapaian nasional yang berada di atas 10 persen," katanya.
Menurut dia, para kepala desa wajib mengelola dana desa dengan transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan masyarakat desa dengan memberikan layanan terbaik. "Ukuran suksesnya pengelolaan dana desa ada dua yaitu kalau masyarakat puas dengan sarana dan prasarana yang ada di desa serta menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin bagi masyarakat," terangnya.
Sementara itu, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan mengatakan, diseminasi dana desa sangat tepat di Kabupaten Gowa karena Gowa merupakan satu-satunya kabupaten yang menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
Ia juga mengaku jika program ini sudah berjalan di 121 desa se-Kabupaten Gowa sejak tahun 2015 dan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) enam kali berturut-turut di Provinsi Sulawesi Selatan.
#Kemiskinan#PemkabGowa#PemprovSulsel# (Setyaki Purnomo)
-
Kemendagri Tekankan Pembangunan Berkelanjutan Guna Menurunkan Angka Kemiskinan Penurunan angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhitung baik. Catatan kami ke depan kita memerlukan strategi yang melibatkan multiaktor dan sektor dengan basis data kemiskinan yang presisi sehingga penanganan menjadi lebih tepat sasara
-
Bansos, Pengentasan Kemiskinan atau Tujuan Politik?” Terjadi proses politisasi bansos untuk kepentingan pemilu. Di banyak daerah pembagian bansos bahkan dilabeli dengan paslon 02 dengan pesan jika paslon 01 dan 03 menang maka bansos tidak lagi dibagikan
-
Percepat Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Produktivitas Kemenko Perekonomian terus melakukan koordinasi dengan berbagai K/L untuk memonitoring dan mengevaluasi program pemberdayaan ekonomi dan program peningkatan produktivitas untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
-
Targetkan Sasaran Pembangunan 2024, Bappenas Bidik Penurunan Kemiskinan Ekstrem APBN tetap menjadi instrumen penting yang diandalkan untuk menghadapi dinamika global, stimulus ekonomi, dan kesejahteraan
-
BPS: Garis Kemiskinan Maret 2023 Rp550.458 per Kapita per Bulan Garis Kemiskinan mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan