
Jakarta, MERDEKANEWS - Peta politik Pilkada Jawa Barat masih dinamis. Setelah Ridwan Kamil dicerai Golkar, kini giliran Deddy Mizwar.
Aktor senior yang ngetop disapa Jenderal Naga Bonar itu terancam tidak dapat tiket. Sebab, PKS lebih sreg dengan Prabowo Subianto ketimbang SBY untuk membangun koalisi. Artinya akan terjadi reuni koalisi antara Gerindra, PKS dan PAN.
Reuni koalisi itu bakal membubarkan koalisi Zaman Now yang mengusung duet Deddy Mizwar-Ahmad Syaiku.
Diketahui, koalisi PKS dengan Gerindra suah terbukti maknyus. Dari Jakarta, PKS-Gerindra melakukan reuni di Jawa Tengah bersama PAN.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menghormati sikap Partai Gerindra yang mengarahkan dukungannya terjadap Mayjen (Purn) Sudrajat di Pilgub Jabar.
Menurut Sohibul, komunikasi juga terjalin antara Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Majelis Syuro PKS.
"Kan udah jelas, menghormati apa yang menjadi pilihan Gerindra dan saya sudah tanya ke Ketua Majelis Syuro kami, ada komunikasi dari Pak Prabowo," kata Sohibul di Jakarta, Kamis (21/12/2017).
Sohibul tidak menutup kemungkinan lain terkait arahan dukungan partainya. Dia menyebutkan dukungan ke Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (Demiz) pun belum dikeluarkan Surat Keputusan (SK). Nanti keputusan akhirnya, kata dia, apakah akan tetap mendukung Demiz atau tidak, akan diputuskan DPP.
"Nanti keputusan akhirnya apakah kita tetap dengan Demiz atau kemudian ada pembicaraan dengan Prabowo itu diputuskan nanti lewat rapat DPP, tingkat pusat, kalau di Demokrat disebutnya majelis tinggi," ujarnya.
Sampai hari ini, Sohibul mengaku belum mendapatkan keputusan tersebut. Dukungan PKS, menurut dia tentu mengacu berbagai pertimbangan.
Yang pertama, prospek kemenanagan, kedua ada juga kepentingan jangka panjang, mengingat dukungan terhadap PKS dan Gerindra sejauh ini cukup bagus.
PKS berharap hubungan koalisi jangka panjang dengan Gerindra tetap terjaga. Sejauh ini, dia menambahkan PKS juga masih mendukung Ahmad Syaikhu yang tak lain kader internal partai.
"Nanti apakah perlu kemudian (Syaikhu) tidak dengan Demiz atau tidak, diputuskan DPP, mudah-mudahan kita putuskan bulan ini," ucapnya. (YN Ata)
-
Putusan MK Soal Kritik Tak Bisa Dijerat Pidana Dinilai Merawat Substansi Demokrasi Putusan MK ini merawat nilai-nilai substantif dari demokrasi
-
Ditjen Hubdat-Koperasi Teken PKS Penggunaan Area UMKM di Terminal Leuwipanjang Ditjen Hubdat-Koperasi Teken PKS Penggunaan Area UMKM di Terminal Leuwipanjang
-
BPDPKS Dukung Hilirisasi Industri Sawit untuk Tingkatkan Perekonomian Rakyat BPDPKS Dukung Hilirisasi Industri Sawit untuk Tingkatkan Perekonomian Rakyat
-
Putusan MK Nggak Ngaruh, PKS Tetap Ogah Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024 urusan politik PKS dengan Anies Baswedan sudah selesai
-
Airlangga Sebut Pendamping Ridwan Kamil Berinisial S, Tapi Bukan dari PKS! Sudah ada, sementara inisialnya S