Siapa Sekda DKI Jakarta, Bang Ipul, Arie Atau Rustam

JAKARTA, MerdekaNews – Desas-desus pergantian kursi Sekda DKI Jakarta mulai santer. Berbagai macam spekulasi mulai bermunculan.

Ada nama Arie Budiman, mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan mantan Walikota Jakarta Utara Rustam Effendi. Arie dan Rustam adalah birokrat tulen.

Keduanya dinilai mampu menjadi tulang punggung untuk mengatur 72 ribu PNS yang ada di ibukota. Secara kedekatan, Arie dan Rustam pastinya punya hubungan khusus dengan Anies-Sandi.

Rustam misalnya saat Pilkada DKI, dia masuk dalam jaringan tim pemenangan relawan Anies-Sandi. Sedangkan Arie, tercatat anak buah Anies saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan.

Lalu bagaimana dengan Saefullah? Peluang Saefullah tentunya masih besar. Mantan Walikota Jakarta Pusat yang dikenal jago lobi ini kabarnya sudah mulai merapat ke kubu Anies-Sandi.

Bang Ipul sapaan akrab Saefullah menduduki kursi Sekda DKI pada 2014 ketika Jokowi masih menjadi Gubernur. Lalu, posisinya terus berlanjut hingga era Basuki T Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat.

Yang menjadi kendala Bang Ipul adalah dia dicap pemain dua kaki oleh barisan pendukung Anies-Sandi. Saat pilkada habis-habisan menyerang Anis-Sandi tapi langsung bebalik 100 persen setelah pasangan yang didukung Gerindra dan PKS itu menang.

Anies sendiri sudah memberikan sinyal akan merombak susunan pejabat DKI Jakarta. Aksi perombakan ini kata dia, untuk membentuk tim yang solid dalam membangun ibukota.

Anies juga membantah kalau perombakan terkait banyaknya loyalis Ahok yang masih belum move on dijajaran pejabat. Bukan hanya pejabat, para direksi dan komisaris yang kinerjanya memble akan kena cuci gudang.

Bang Ipul dan Reklamasi

Bang Ipul belum bisa bernafas lega. Jumat (27/10/2017), menjadi hari kelabu buat bapak empat anak lantaran dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait reklamasi.

KPK memanggil Bang Ipul untuk menjelaskan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang disusun pemerintah DKI Jakarta. Komisi antirasuah juga menanyakan tentang surat validasi KLHS untuk Raperda Kawasan Strategis Pantai Utara.

“Pencabutan moratorium reklamasi sudah mendapatkan validasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” kata Bang Ipul saat dicegat wartawan di Gedung KPK, Jumat (27/10/ 2017).

Pemeriksaan KPK ini berfokus pada reklamasi di Pulau G. Pemanggilan KPK tentunya akan menjadi catatan Anies-Sandi. Sebab, jika pejabat terus dipanggil penegak hukum tentunya bisa mengganggu kinerja dan konsentrasinya.

Apalagi, Anies-Sandi saat kampanye berjanji akan membatalkan reklamasi. Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku, akan menghormati pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap Saefullah terkait reklamasi Pulau G.

Anies berharap hasil pemeriksaan dibuat secara transparan. "Kita hormati saja proses hukumnya tidak ada yang khusus, saya berharap semuanya dibuat transparan," ujar Anies di Epicentrum Walk XXI, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Sabtu (28/10/2017).

Anies menjelaskan, Bang Ipul sudah melapor sebelum diperiksa di KPK. Selain Saefulllah, Kabiro Hukum dan Kepala Bappeda Tuty Kusumawati juga melapor ke Anies.

"Sebelumnya lapor, dan ada 2 sebetulnya beliau dan Kepala Biro Hukum. Kepala Biro Hukum sehari sebelumnya, kemudian Pak Sekda hari Jumat," kata Anies.

Anies meminta supaya tak ada yang ditutup-tutupi selama pemeriksaan. Proses hukum harus dijalani dengan benar dan baik.

"Saya sudah sampaikan kepada beliau juga, jelaskan semuanya jangan ada yang ditutup-tutupi dan sampaikan apa adanya," kata Anies.
  (Khairi Ataya)