merdekanews.co
Rabu, 23 Oktober 2019 - 17:25 WIB

Tjahjo Kumolo, Putra Veteran Kemerdekaan yang Kini Memimpin Reformasi Birokrasi

Gaoza - merdekanews.co

Jakarta, MERDEKANEWS – Presiden RI Joko Widodo telah memilih Tjahjo Kumolo sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggantikan Menteri sebelumnya, Komisaris Jenderal (Purn) Syafruddin yang kini purna tugas. 

Di beranda Istana Merdeka, Presiden Joko Widodo berpesan agar Menteri PAN RB yang baru Tjahjo Kumolo dapat mengawal birokrasi pemerintahan agar lebih cepat. “Juga membangun _core government IT system_,” jelas Presiden RI saat memperkenalkan Kabinetnya, Jakarta, Rabu (23/10). 

Saat ini Kementerian PANRB memang tengah mengakselerasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikenal juga sebagai e-government yang nantinya akan diterapkan di jajaran pemerintahan pusat dan daerah. SPBE dibangun untuk efisiensi anggaran, integrasi aplikasi layanan, serta efisiensi penggunaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Tjahjo adalah putra dari Bambang Soebandiono, seorang veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Meski lahir di Surakarta, Tjahjo banyak menghabiskan waktu sekolahnya di Semarang, sejak sekolah dasar hingga kuliah. Ia lulus dari Universitas Diponegoro sebagai Sarjana Hukum. Pria kelahiran Surakarta, 1 Desember 1957 mengawali karier politiknya setelah lulus kuliah pada usia 28 tahun. 

Pemilu 1987, Tjahjo menjadi Anggota DPR. Saat itu, ia menjadi salah satu Anggota DPR RI termuda di usia 30 tahun. Pada pemilu 1992, ia terpilih kembali menjadi Anggota DPR dari Partai Golkar.

Peralihan Orde Baru ke Reformasi pada 1998, membuat Tjahjo pindah ke PDI Perjuangan. Pada Pemilu 1999, Tjahjo kembali menjadi anggota DPR. Tjahjo Kumolo merupakan salah satu anggota DPR terlama dari partai yang berbeda, yakni enam periode.

Pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo meminta Tjahjo untuk bergabung dalam Kabinet Kerja 2014-2019 sebagai Menteri Dalam Negeri. Di periode kedua Presiden Joko Widodo 2019-2024 ini, Tjahjo dipercaya kembali menjadi anggota kabinet dengan jabatan Menteri PANRB.  (Gaoza)






  • Slepet Slepet", Joget, atau "Sat Set" Otonomi Daerah Otonomi daerah adalah tugas pemerintahan yang luas untuk menyejahterakan rakyat dan memajukan demokrasi di seluruh pelosok nagari. Ia tidak hanya perkara Ibu Kota Negara (IKN) baru dan IKN lama, atau menata kota-kota yang tahun 2035 bakal dihuni oleh dua per tiga penduduk Indonesia, atau menyelesaikan konflik pusat vs daerah yang berlarut-larut di Papua. Bahkan, juga bukan sekedar menaikkan gaji kepala desa dan meningkatkan jumlah dana desa dari satu miliar menjadi lima miliar per desa.


  • Kemendagri Dorong Pembangunan Flyover di Kabupaten Lebak Guna Urai Kemacetan Kemendagri Dorong Pembangunan Flyover di Kabupaten Lebak Guna Urai Kemacetan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Ditjen Bina Pembangungan Daerah Kemendagri menggelar rapat audiensi bersama Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, PFID Kementerian PUPR, Direkotrat Transportasi Bappenas, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Lebak, PT KAI, dan PT KCI untuk membahas tentang usulan Pemerintah Kabupaten Lebak kepada pemerintah pusat untuk membangun flyover pada tiga titik perlintasan kereta api yang kerap menyebabkan kemacetan di Kabupaten Lebak.


  • Kemendagri Dukung Penyelamatan Danau Prioritas Kemendagri Dukung Penyelamatan Danau Prioritas Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menghadiri rapat koordinasi pemantauan capaian program dan kegiatan penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional, Kamis (16/11/2023) di Hotel Artotel Suites Mangkuluhur, Jakarta