merdekanews.co
Sabtu, 19 Oktober 2019 - 13:50 WIB

Sekjen Kemendagri Dorong Kemajuan IPDN

Hadi Siswo - merdekanews.co

Jakarta, MERDEKANEWS -- Sekjen Kemendagri yang juga Plt. Rektor IPDN, Hadi Prabowo mendorong kemajuan Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN). Menurutnya ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk mendorong kemajuan tersebut.

"Saya hanya ingin IPDN Maju, untuk kemajuan itu maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis bersama," kata Hadi dalam pelantikan pejabat struktural IPDN, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Sabtu (19/10/2019).

Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah pengadaan kuliah umum untuk pengembangan ilmu terapan.

"Tolong setiap tiga bulan sekali, anak didik kita adakan kuliah umum yang mengundang Eselon I Kemendagri atau BNPP maupun Kementerian/Lembaga lain untuk mendapatkan ilmu terapan. Karena IPDN ini lembaga kedinasan, harus mampu melihat adanya dinamika terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah," ujarnya.

Tak hanya itu, sarana dan prasarana pembelajaran juga menjadi penekanan untuk kemajuan IPDN.

" Saya juga minta dilihat sarana dan prasarana pembelajaran, IPDN ini adalah lembaga kedinasan yang ditopang dengan anggaran yang memadai, saya minta peralatan pembelajaran diperbaharui, ruangan harus ber-AC, renovasi berbagai sarana, termasuk perpustakaan," jelas Hadi.

Terkait dengan kerjasama dengan pihak lain, Hadi menilai perlu dilakukan inventarisasi untuk memetakan kemanfaatan dari sebuah MoU sehingga tidak seremonial belaka.

"Jangan dilihat banyaknya MoU, inventarisir MoU yang tidak ada manfaat dan tidak ada gunanya, sehingga kerjasama nasional dan internasional perlu tindakan nyata yang dapat menambah keuntungan pada IPDN," kata Hadi. (Hadi Siswo)






  • Slepet Slepet", Joget, atau "Sat Set" Otonomi Daerah Otonomi daerah adalah tugas pemerintahan yang luas untuk menyejahterakan rakyat dan memajukan demokrasi di seluruh pelosok nagari. Ia tidak hanya perkara Ibu Kota Negara (IKN) baru dan IKN lama, atau menata kota-kota yang tahun 2035 bakal dihuni oleh dua per tiga penduduk Indonesia, atau menyelesaikan konflik pusat vs daerah yang berlarut-larut di Papua. Bahkan, juga bukan sekedar menaikkan gaji kepala desa dan meningkatkan jumlah dana desa dari satu miliar menjadi lima miliar per desa.


  • Kemendagri Dorong Pembangunan Flyover di Kabupaten Lebak Guna Urai Kemacetan Kemendagri Dorong Pembangunan Flyover di Kabupaten Lebak Guna Urai Kemacetan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Ditjen Bina Pembangungan Daerah Kemendagri menggelar rapat audiensi bersama Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, PFID Kementerian PUPR, Direkotrat Transportasi Bappenas, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Lebak, PT KAI, dan PT KCI untuk membahas tentang usulan Pemerintah Kabupaten Lebak kepada pemerintah pusat untuk membangun flyover pada tiga titik perlintasan kereta api yang kerap menyebabkan kemacetan di Kabupaten Lebak.


  • Kemendagri Dukung Penyelamatan Danau Prioritas Kemendagri Dukung Penyelamatan Danau Prioritas Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menghadiri rapat koordinasi pemantauan capaian program dan kegiatan penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional, Kamis (16/11/2023) di Hotel Artotel Suites Mangkuluhur, Jakarta