Harga Garam Jumpalitan, Menteri Susi Terus Disorot

Jakarta, MERDEKANEWS - Pemerintah perlu menjaga dan mengantisipasi agar harga garam tidak melonjak. Kuncinya kepada ketersediaan di lapangan. Lagi-lagi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kena asinnya.

Kepala Bagian Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Hizkia Respatiadi, Jakarta, Jumat (15/12/2017), mengatakan, produksi garam nasional memang belum bisa memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri.

Hizkia mengingatkan, kelangkaan garam pada pertengahan 2016, perlu disikapi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dengan mengajukan permintaan impor garam.

Hal tersebut ditindaklanjuti Kementerian Perdagangan dengan mengimpor 75.000 ton bahan baku garam konsumsi Australia. "Ini membuktikan kalau impor masih menjadi pilihan yang tepat untuk Indonesia. Indonesia membutuhkan impor garam untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan menstabilkan harga garam di pasar," jelasnya.

Dia memaparkan, total kebutuhan garam nasional terus meningkat dalam waktu enam tahun belakangan. Jumlah kebutuhan garam nasional sejak 2010 mengalami peningkatan sebesar rata-rata 4,3% per tahun, menjadi 3,75 juta ton pada 2015.

Peningkatan kebutuhan garam tersebut didominasi oleh garam industri yang naik rata-rata 6,8% per tahun selama 2010 hingga 2015. Sedangkan kebutuhan garam konsumsi hanya naik 0,4% per tahun.

Sejumlah anggota DPR juga telah mendorong percepatan realisasi pabrik garam di sejumlah daerah seperti Jawa Tengah guna memenuhi kebutuhan garam di tingkat nasional. "Pembangunan pabrik garam memang harus segera diimplementasikan karena Indonesia yang merupakan negara maritim dengan garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada justru dihadapkan pada persoalan-persoalan terkait dengan komoditas kelautan, salah satunya adalah garam," kata anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo saat kunjungan kerja di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Rabu (22/11/2017).

Politisi Partai Golkar itu meminta pemerintah memanfaatkan kemajuan tekonologi dengan melakukan penelitian dan inovasi agar produksi garam di dalam negeri bisa memenuhi kebutuhan garam nasional sehingga tidak perlu mengimpor.

Sebelumnya, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dengan PT Garam bekerja sama membangun pabrik untuk memproduksi garam industri di kawasan lahan pergaraman terintegrasi di Bipoli, Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Deputi bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi, Enyati Listiani, mengatakan, saat Indonesia masih mengimpor garam industri, perlu dipikirkan tentang pembangunan pabrik garam industri.

Jika proyek ini berhasil maka diharapkan dapat diterapkan pada sentra penggaraman lainnya. Sehingga industri garam nasional mampu meningkatkan nilai tambahnya secara keseluruhan dan sekaligus membuktikan bahwa garam kualitas industri dapat diproduksi di dalam negeri.

#MenteriSusi#ProduksiGaram# (Setyaki Purnomo)