
Jakarta, MERDEKANEWS - Proyek reklamasi distop. Para cukong yang disebut sebagai kelompok 9 Naga bakal gigit jari.
Anies Baswedan resmi menarik dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ( RZWP3K), Rabu (13/12).
"Dengan begini, kami memiliki keleluasaan sekarang untuk menyiapkan rancangan yang lebih matang yang lebih komprehensif dan sesuai dengan visi serta janji kami untuk menata kawasan Pantai Utara Jakarta sebagai kawasan yang semaksimal mungkin dipakai untuk kepentingan publik," kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (15/12).
Anies mengatakan, dirinya tengah menyiapkan tim untuk merevisi dokumen raperda tersebut.
Anies menilai revisi akan memakan banyak waktu karena draf dokumen dua raperda itu begitu tebal.
"Lampirannya agak banyak. Kalau dibilang berarti ini bukan kayak biasanya," kata dia.
Menurut Anies, banyak hal yang dipertimbangkan dalam merevisi draf raperda itu. Namun, yang paling utama adalah mempertimbangkan aspek lingkungan hidup.
"Kemudian soal keadilan atas pemanfaatan ruangan yang sekarang yang akan terjadi di tempat-tempat itu. Yang ketiga adalah faktor pemanfaatan bahwa areal reklamasi maupun areal pantai di Utara Jakarta itu harus bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik semaksimal mungkin," kata dia.
Anies menyampaikan, Jakarta merupakan daerah strategis dan menjadi ibu kota negara.
Karena itu, pembangunan yang terjadi di pesisir pantai memberikan efek terhadap keamanan nasional dan juga stabilitas ekonomi negara.
"Jadi, ini berbeda dengan sekadar menata kawasan pantai yang tidak ada pusat pemerintahan, pusat perekonomian. Ini pusat perekonomian Indonesia yang bisa dibilang sekarang ini Asia Tenggara pusatnya di kami. Karena itu, apa pun yang kami lakukan di tempat ini akan punya konsekuensi yang sangat besar," kata dia.
Di samping itu, menurut Anies, pengerjaan proyek reklamasi di Teluk Jakarta telah merugikan para nelayan sekitar tiga tahun belakangan.
Belum lagi banjir yang semakin tinggi akibat pengerjaan proyek tersebut.
"Banjir rob itu muncul makin hari makin tinggi. Bisa dibayangkan di satu sisi robnya tinggi, di sisi lain aliran air karena curah hujan itu tinggi. Di situ artinya penderitaan bagi rakyat yang berada di sekitar pesisir pantai," tandas dia.
(Keyza B Ahmad)
-
BSI Kantongi Izin Prinsip untuk Buka Cabang di Arab Saudi, Siap Perkuat Ekosistem Haji dan Umrah BSI Kantongi Izin Prinsip untuk Buka Cabang di Arab Saudi, Siap Perkuat Ekosistem Haji dan Umrah
-
Pertamina Drilling Gandeng NPS Energy Indonesia, Kembangkan Teknologi ERRA PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) dan PT NPS Energy Indonesia (Subsidiary of NESR) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding / MoU) sebagai langkah awal kerja sama dalam inovasi teknologi dan pengembangan Extended Reach Reservoir Access (ERRA).
-
Singgung Soal Korupsi, Erick Thohir Respons Soal Direksi BUMN Bukan Penyelenggara Negara dengan tidak terpenuhinya unsur penyelenggara negara, jajaran direksi di perusahaan pelat merah akan semakin sulit ditangkap bila melakukan tindak pidana korupsi
-
Pantas Masyarakat Tergiur, BNN Blak-blakan, Segini Upah Jadi Kurir Narkoba Apalagi jika dihadapkan dengan penghasilan mereka setiap hari, setiap bulan yang hanya sebesar Rp5 juta
-
Kemenag Ingatkan Bahaya Haji dengan Visa Non-Haji, Sanksi Deportasi Mengintai Kemenag Ingatkan Bahaya Haji dengan Visa Non-Haji, Sanksi Deportasi Mengintai