Stop Izin Meikarta Bakal Jadi Isu Seksi Pilkada Jawa Barat

Bogor, MERDEKANEWS – Pilkada Jawa Barat bakal berlangsung seru. Proyek kawasan hunian Meikarta di Cikarang bakal menjadi isu seksi.

Calon gubernur Jawa Barat dari Partai Gerindra, Mayjen TNI (Purn) Sudrajat menegaskan, dirinya akan mendalami perizinan dari mega proyek tersebut. Sehingga tidak menimbulkan polemik ke depannya.

"Apakah itu sesuai dengan rencana tata ruang, apakah ada dampak negatif dan positifnya," ujar Sudrajat saat ditemui di kediaman Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Hambalang, Jawa Barat, Sabtu (9/12/2017).

Ditegaskan Sudrajat, dirinya tidak segan-segan tidak memberikan izin proyek kawasan hunian Meikarta tersebut. Apabila izinnya melanggar ataupun tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

"‎Kalau dampaknya setelah ditimbang adalah tidak baik maka sebaiknya izin tidak dikeluarkan," tegasnya.

Menurut Sudrajat, semua pembangunan harus mempunyai dampak yang bagus bagi masyarakat Jawa Barat. Khusunya mengenai kesejahteraannya. Sehingga semua pihak bisa diuntungkan.

"Tapi betul-betul akhirnya untuk kesejahteraan rakyat. Namanya pun harus diganti karena Meikarta seperti berbau asing," pungkasnya.

Meikarta adalah proyek properti yang 'digarap' oleh pengembang raksasa Lippo Group. Ombudsman juga mencatat bahwa mega proyek itu masih memiliki sejumlah ganjalan yang berkaitan dengan izinnya.

Anak Buah Menteri Susi

Nyali Mayjen (Purn) Sudrajat yang akan mencabut izin Meikarta tidak bisa dianggap sebelah mata. Jejak rekam lulusan Akademi Militer 1971 ini memang dikenal pemberani.

Pria kelahiran Sumedang, 4 Februari 1949 ini semasa masih aktif dikenal tidak pernah kompromi. Alhasil, saat menjabat sebagai Kapuspen TNI pada 1999, dia dicopot Presiden Abdurrahman Wahid dan digantikan Marsekal Muda Graito Usodo.

Semasa menjabat Kapuspen, Sudrajat dikenal sebagai salah satu perwira yang menolak ide Pangdam Wirabuana Mayjen Agus Wirahadikusumah tentang pengurangan jumlah Komando Daerah Militer (Kodam) di Indonesia. Sudrajat menyebut usulan Agus dan otokritik lain merupakan bentuk pelanggaran kode etik. Ia juga diduga berseberangan dengan Panglima TNI kala itu Laksamana TNI Widodo AS yang merupakan Panglima TNI pertama yang bukan berasal dari Angkatan Darat.

Selepas dicopot Gus Dur, Sudrajat menjabat sebagai Staf Ahli Panglima TNI bidang Ekonomi. Kemudian dia diangkat menjadi Direktur Jenderal Strategi Pertahanan di Kementerian Pertahanan pada 2003-2005.

Lalu 2005 menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat China. Di masa menjabat Dubes, Kedubes China disidik Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi pungutan biaya kawat kepada pemohon visa, paspor, serta Surat Perjalanan Laksana Paspor di KBRI Beijing pada 2000 hingga 2004.

Sudrajat akhirnya pensiun pada 27 November 2009, selepas bertugas 3 tahun 11 bulan di Tiongkok. Selepas menjadi Dubes, Sudrajat tak banyak muncul dalam pemberitaan. Sepak terjangnya Sudrajat di dunia politik tak terlalu kentara.

Ia kemudian kembali muncul saat menjadi deklarator organisasi masyarakat Nasional Demokrat, yang diinisiasi Surya Paloh pada 2010. Sudrajat kemudian mengemban tugas sebagai Ketua DPW Ormas NasDem Jawa Barat sebelum akhirnya memutuskan mundur setelah ada Partai Nasdem.

Selepas mundur dari NasDem, Sudrajat tak banyak diketahui publik. Namanya kemudian muncul pada 2014 lantaran disebut Indonesia Tanpa Militer (ITM) sebagai salah satu jenderal yang mendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres.

Sudrajat kemudian kembali "tenggelam" dari pemberitaan media. Baru setelah Susi Pudjiastuti diangkat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Sudrajat kembali muncul. Ia dipercaya Susi sebagai Chief Executive Officer Susi Air, maskapai milik Susi.

“Saya mau titipkan Susi Air kepada manajemen baru yakni Mayjen (Purn) Sudrajat. Beliau akan jadi CEO Susi Air yang baru,” kata Susi, Minggu 26 Oktober 2014.

  (YN Ata)