Wow, BKN Sebut 2.357 PNS Koruptor

Jakarta, MERDEKANEWS -Pemecatan aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti korupsi berjalan lambat. Padahal pemberhentian PNS koruptor sudah menjadi komitmen pemerintah. 

Dari data KPK, dari 2.357 pegawai negeri sipil (PNS) yang telah divonis korupsi melalui putusan berkekuatan hukum tetap, baru 891 yang diberhentikan secara tidak hormat. 

"KPK menerima informasi dari BKN tentang masih lambatnya proses pemberhentian PNS yang telah terbukti korupsi. Hal ini disebabkan mulai dari keengganan, keraguan atau penyebab lain para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Minggu (27/1/2019).

Pemberhentian 2.357 PNS itu seharusnya ditargetkan selesai pada akhir Desember 2018.

"KPK sangat menyayangkan rendahnya komitmen PPK, baik  pusat ataupun daerah untuk mematuhi perundang-undangan yang berlaku tersebut,"sesalnya. 

KPK, kata Febri, terus bekoordinasi untuk memastikan ketidakpatuhan atau apa yang menjadi hambatan dalam pemberhentian ini. Apalagi pada 13 September 2018, Mendagri, Menpan RB dan Kepala BKN meneken kesepakatan bersama mengenai pemberhentian PNS bermasalah hukum. 

Untuk instansi Pusat, dari 98 PNS yang divonis bersalah karena korupsi, baru 49 orang yang diberhentikan. 

Beberapa kementerian ini tercatat belum memberhentikan sejumlah PNS yang melakukan korupsi, yaitu Kementerian PUPR sebanyak 9 orang, Kemenristek Dikti 9 orang, Kementerian Kelautan dan Perikanan sebanyak 3 orang, Kementerian Pertahanan sebanyak 3 orang dan Kementerian Pertanian sebanyak 3 orang. 

"Sedangkan Kementerian yang terbanyak memberhentikan PNS terbukti korupsi adalah Kementerian Perhubungan sebanyak 17 orang dan Kementerian Agama sebanyak 7 orang," ungkap Febri. 

Penyebab lainnya adalah beredarnya surat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Korpri Nasional yang meminta menunda pemberhentian para PNS tersebut.
  (MUH)