Pemerintah Siapkan Skema Baru Pembiayaan Perumahan untuk Milenial

Jakarta, MERDEKANEWS -- Kementerian PUPR tengah merumuskan skema baru untuk memudahkan generasi muda atau para milenial memiliki rumah. Skema baru tersebut saat ini tengah dibahas oleh Kementerian PUPR bersama Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Implementasi skema tersebut akan mulai dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang sesuai instruksi Presiden Joko Widodo. 

"Kami siapkan skema baru agar para milenial mudah memiliki rumah. Jangan terlena dengan apa yang anda dapatkan sekarang karena nilai uang akan menurun. Segera miliki rumah,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, di hadapan para milenial pada acara Ulang Tahun Bank BTN ke-42 yang bertajuk “Spirit of KPR BTN - Growing with Millenials”, di Jakarta, Senin (10/12).

Dalam acara tersebut, Basuki didampingi oleh Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Khalawi AH serta oleh Direktur Utama Bank BTN Maryono, Ketua Umum REI Soelaeman Soemawinata, Sekjen DPP APERSI Daniel Djumali, Sesditjen Penyediaan Perumahan Dadang Rukmana, Direktur Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Arvi Argiantoro, dan generasi milenial BTN.

Basuki menjelaskan, skema fasilitas pembiayaan perumahan bagi para milenial akan dimasukkan dalam skema bantuan pembiayaan perumahan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri yang selama ini tidak bisa memanfaatkan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) karena adanya batasan maksimal penghasilan sebesar Rp 4 - 7 juta per bulannya sehingga harus menggunakan KPR komersial.

Oleh karenanya skema baru nantinya tidak akan dibatasi besaran penghasilannya, suku bunga yang dikenakan dibawah 5%, uang muka 1 persen dan bantuan uang muka sebesar Rp 4 juta. Terkait harga rumah agar senantiasa terjangkau, Basuki mengatakan akan memanfaatkan tanah pemerintah sebagai solusi, terutama untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi para milenial, ASN, TNI, dan Polri serta karyawan BUMN. Harga tanah terutama di kawasan perkotaan menjadi komponen penentu harga rumah yang terbesar. 

"Waktu berjalan cepat, jangan sampai pada saat pensiun, para milenial sekarang termasuk ASN, anggota TNI/Polri dan karyawan BUMN, nantinya masih belum juga memiliki rumah," kata Basuki.

Dalam sambutannya, Basuki juga menyampaikan apresiasinya kepada Bank BTN yang telah berusia 42 tahun dan senantiasa bekerjasama dengan sangat baik dengan Kementerian PUPR dalam penyaluran KPR FLPP kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal tersebut turut berkontribusi pada keberhasilan Program Satu Juta Rumah dimana tahun 2018 mencapai 1.041.323 unit atau melebihi target. Capaian diatas 1 juta rumah adalah untuk pertama kalinya sejak program ini dicanangkan Presiden Joko Widodo tahun 2015.

Direktur Utama BTN Maryono mengatakan selama 42 tahun BTN secara konsisten menyalurkan KPR subisidi dan non subsidi dengan total 4,2 juta unit rumah senilai lebih dari Rp 257,6 triliun. 

"Sementara dalam mendukung Program Sejuta Rumah yang dicanangkan Presiden Jokowi sejak tahun 2015 silam, BTN sudah menyalurkan KPR untuk 2,2 juta unit rumah kepada masyarakat baik yang subsidi maupun non subsidi," katanya.

Dalam acara tersebut juga digelar talkshow dengan narasumber yakni Sekretaris Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Dadang Rukmana, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Erwin Haryono, dan Financial Planner Prita Hapsari Ghozie.

Dadang Rukmana dalam paparannya mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi para milenial di kawasan perkotaan yang lahannya mahal, pembangunan rumah susun berkonsep transit oriented development (TOD) yang dekat dengan lokasi stasiun kereta menjadi pilihan. 

"Pembangunannya diintegrasikan dengan simpul-simpul transportasi publik. Sehingga para milenial harus merubah mindset dari rumah horizontal jadi vertikal mengingat keterbatasan lahan perkotaan," ujarnya. (Kompu Penyediaan Perumahan)
  (***)