
Jakarta, MerdekaNews - Selain program BBM satu harga, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar, ingin penyediaan jaringan gas kota untuk rumah tangga yang harganya lebih murah dibanding LPG.
“Ide program ini seperti PDAM yang mengalirkan air ke rumah rumah. Jaringan gas kota juga mengalirkan gas ke rumah tangga dengan harga yang lebih murah dari LPG," kata Arcandra di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (23/10/2017).
Dia menuturkan, pemanfaatan jaringan gas kota akan mengurangi biaya rumah tangga sebesar Rp90 ribu per bulan per keluarga. Selain itu juga membuat praktis, bersih dan aman dibanding tabung LPG 3 kg.
Program pemerataan lainnya adalah pemberian konverter kit LPG untuk nelayan (Konkit Nelayan) yang sebelumnya melaut dengan kapal yang menggunakan minyak solar atau bensin.
"Penggunaan konkit LPG untuk nelayan ini akan mengurangi biaya operasional nelayan sebesar Rp30 ribu hingga Rp50 ribu per hari. Tahun 2016 lalu telah dibagikan konkit nelayan sebanyak 5.473 unit, dan pada 2017 ini ditargetkan sekitar 17 ribu unit,” tegas Arcandra.
Disamping itu, kata Arcandra, untuk penyediaan air bersih bagi masyarakat sulit air pada periode 2005-2016 telah dilakukan sebanyak 1.545 sumur bor bagi 4,4 juta jiwa. “Target tahun 2017 ini sebanyak 250 sumur bor yang akan kita selesaikan. Hingga saat ini capaiannya sekitar 47,8 persen,” tutup Arcandra. (setyaki purnomo)
-
Ketua Pembina Masjid Jami' Asy Syahid Gelar Walimatussafar Jelang Keberangkatan Haji Ketua Pembina Masjid Jami' Asy Syahid Gelar Walimatussafar Jelang Keberangkatan Haji
-
Solusi Perlintasan KA & Jalan Raya Bagi Pemda dalam Menjabarkan PM Nomor 94 Tahun 2018 Solusi Perlintasan KA & Jalan Raya Bagi Pemda dalam Menjabarkan PM Nomor 94 Tahun 2018
-
Evaluasi Total Buntut Pesta Miras di Lapas Sebabkan Dua Napi Tewas! tragedi pesta minuman keras oplosan yang mengakibatkan dua orang narapidana meninggal dunia dan 23 orang napi lainnya keracunan
-
Direktur Layanan Haji Dalam Negeri: 187.773 Visa Jemaah Haji Reguler Sudah Terbit Kita masih terus kebut untuk proses pemvisaan ini sehingga diharapkan bisa segera selesai,
-
Pembatalan Soal Mutasi Pati TNI, Jenderal Agus Subiyanto Perlu Dievaluasi Namun keputusan itu mengundang kritik dari anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), TB Hasanuddin. Ia menilai Panglima TNI mencla-mencle.