Jakarta, MERDEKANEWS - Manuver PKS soal posisi Wagub DKI Jakarta bisa blunder. Partai berlebel dakwah itu hanya akan menjadi sasaran bully.
Hingga kini posisi Wagub masih tarik ulur. Tapi, PKS terus 'bermanuver' agar kursi yang ditinggalkan Sandiaga Uno bisa direbut.
Sedangkan Gerindra sebagai partai pengusung dinilai berhak mendapatkan jatah kursi yang kini kosong. Karena secara aturan dan etika kalau posisi Wagub adalah jatah Gerindra.
Pengamat Jakarta, RBJ Bangkit menyatakan manuver PKS untuk mengambil kursi Wagub hanya jadi bahan bully masyarakat ibukota. Apalagi, jika kader yang diusung untuk jadi Wagub bukanlah orang yang paham soal Jakarta.
"Jangan jadikan Jakarta tempat belajar. Persoalan Jakarta itu sangat rumit dan kompleks, jadi bukan untuk coba-coba," beber Bangkit saat dihubungi wartawan, Rabu (26/9/2018).
Bangkit menilai kader PKS yang didorong untuk mendampingi Anies Baswedan minim pengalaman. "Demi kebaikan ibukota dan kepentingan rakyat sebaiknya PKS tidak gegabah," tukasnya.
RBJ Bangkit (kanan).
Kabarnya PKS mulai gencar bermanuver untuk merebut kursi Wagub. Partai berlebel dakwah itu sudah mulai melobi beberapa fraksi agar kadernya bisa dipilih jika voting di DPRD.
"Saya rasa dewan itu orang cerdas. Mana mungkin mereka mau pilih calon yang tidak paham soal Jakarta," ungkap magister Hukum Universitas Indonesia (UI) ini.
Seperti diberitakan PKS mendorong nama Sekum DPW PKS DKI Jakarta Agung Yulianto dan mantan Wakil Walikota Bekasi Ahmad Syaikhu. Kalangan DPRD menilai kedua nama ini dinilai kurang paham soal Jakarta.
"Saya khawatir ada kesan kalau PKS itu memburu jabatan," sindir Bangkit. (Sam Hamdan)
-
Punya Jam Terbang Tinggi, PDIP dan PKS Berpeluang Jadi Oposisi Pemerintahan Probowo-Gibran keduanya bisa memungkinkan jadi oposisi dengan mempertimbangkan rekam jejak PDIP dan PKS dalam beberapa tahun terakhir
-
Surat ke Jokowi Bocor di Medsos, Surat Ketua DPRD Aneh, HMI Minta DPRD Sulbar Tegakkan Prinsip Kolektif Kolegial Harusnya ketua DPRD lebih objektif dan profesional dalam memberikan kritikan. Jika memang ingin memberikan kritikan
-
Tidak Cuma Parlemen, MK Juga Dinilai Harus Koreksi Ambang Batas Pencalonan Presiden MK harus memerintahkan pembentuk undang-undang (DPR dan pemerintah) untuk mengoreksi presidential threshold 20% sebelum Pemilu 2029
-
Kemendagri Dorong Sinergi antara Pemda dan DPRD dalam Percepatan Penyusunan dan Penetapan Raperda RTRW Peraturan daerah merupakan salah satu produk hukum di daerah dan salah satu tugas Kemendagri adalah melaksanakan pembinaan terhadap penyusunan kebijakan di daerah. Peraturan daerah tersebut merupakan salah satu bagian dari kebijakan daerah
-
Milhan Jaya, Putra Sultra yang Berani Berlaga di Pileg 2024 untuk DPRD DKI Jakarta Di musim politik 2024 kali ini sepertinya tak banyak yang mengambil langkah berani sebagaimana diperankan oleh Milhan Jaya, putra asal Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ini.