Perang Dagang AS, Sri Mulyani Minta Ekonomi China Dipelototi

Jakarta, MERDEKANEWS - Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa ekonomi China harus dicermati secara detil. Terutama terkait reaksi kebijakan yang diambil China di tengah dinamika perang dagang yang dilancarkan Amerika Serikat (AS).

"Perkembangan China sebagai negara ekonomi kedua ditekan AS dalam perang dagangnya. Dinamika inilah yang perlu diwaspadai, bagaimana reaksi dari China untuk menjaga stabilitas perekonomiannya," kata Sri Mulyani dalam seminar nasional yang diselenggarakan Apindo dan Kadin Indonesia di Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut menjelaskan bahwa pada saat terjadi krisis keuangan Asia 1997-1998, China membiarkan nilai tukar renminbi stabil. Hal tersebut menyebabkan renmibi menjadi relatif lebih mahal dibandingkan nilai tukar mata uang regional yang terdepresiasi.

Langkah itu bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi, karena apabila China turut mendepresiasi maka perlombaan penurunan nilai tukar yang dapat membuat krisis lebih buruk dikhawatirkan terjadi.

Kebijakan membuat renminbi stabil juga menjadi respons kebijakan China ketika menghadapi krisis keuangan global pada 2008. "Itu menunjukkan bahwa China berkontribusi terhadap stabilitas global cukup besar. Dalam 15 tahun terakhir, lokomotif pertumbuhan dunia adalah China. Saya bekerja di Bank Dunia jadi saya tahu, kita mau ke pelosok Argentina sampai Afrika pasti berhubungan dengan China permintaan komoditasnya" kata Sri Mulyani.

Kondisi perang dagang sekarang menunjukkan bahwa China mengalami gangguan karena diserang dari sisi perdagangan. Untuk menghadapinya, China tentu akan melakukan banyak sekali respons kebijakan.

"Jadi kalau sesuatu terjadi dengan perekonomian China, tidak hanya Indonesia, tetapi seluruh dunia akan terkena. Spillover inilah yang menjadi perhatian. Tidak ada yang akan menang, dalam perang (dagang) semacam ini semuanya akan mengarah pada pemburukan ekonomi global," ujar Sri Mulyani.

Ia berharap Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia yang akan digelar di Bali pada 12-14 Oktober 2018 dapat mempertemukan para menteri keuangan negara-negara peserta untuk mendiskusikan hal tersebut.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa dalam situasi ini Indonesia perlu memerhatikan empat pilar ekonomi yang menopang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, yaitu moneter, fiskal, kegiatan ekonomi, dan neraca pembayaran. "Nilai tukar, suku bunga, dan harga minyak semuanya bergerak. Berapa mampu kita bisa menyerap pergerakan itu di dalam APBN sehingga akhirnya bisa tetap sustain," ujar dia. (setyaki purnomo)