
Jakarta, MERDEKANEWS - Persoalan tiket menjadi emosi para pecinta olahraga. Banyak pihak protes lantaran sulitnya mendapatkan tiket untuk menonton Asian Games 2018.
Amburadulnya sistem tiket Asian Games menjadi bidikan KPK. Komisi anti rusuah itu kini sedang membidik adanya aksi borong tiket yang dilakukan BUMN.
Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan adanya permintaan tiket gratis oleh Pejabat negara yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Ada laporan masuk ke KPK, kami sedang monitor dan dalami laporannya. Banyak pejabat minta tiket ke panitia, dan juga ada BUMN yang borong tiket untuk diberikan kepada para pejabat," kata Agus kepada Suara.com, Selasa (28/8/2018).
Agus mengungkapkan masih terus mendalami pejabat yang meminta tiket secara gratis kepada penyelenggara.
"KPK belum tahu pejabatnya siapa dan BUMN nya apa. Kami sedang dalami," ujar Agus.
Agus menambahkan apa yang dilakukan para pejabat bila memang terbukti meminta tiket gratis kepada panitia penyelenggara dapat dikatakan sebagai gratifikasi yang mengarah kepada upaya tindakan korupsi.
"KPK menegaskan tindakan diatas masuk ranah gratifikasi," kata Agus.
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, sudah mendapat informasi ada oknum pejabat yang diduga menerima tiket Asian Games 2018 secara gratis.
“Ada pula yang berupaya meminta tiket Asian Games 2018 secara gratis kepada pihak-pihak lain,” kata Febri Diansyah, Senin (27/8/2018).
Ia mengatakan, imbauan tersebut ditujukan untuk mencegah tindak pidana korupsi. Apalagi, masyarakat membeli tiket Asian Games 2018 dengan harga yang belum tentu murah.
"Tiket Asian Games 2018 itu tidak murah. Kalau didapatkan secara gratis, tentu saja kami menduga itu berhubungan dengan jabatan seseorang. Jadi, jangan sampai jabatan disalahgunakan untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas gratis," tutup Febri. (Ahmad ZL)
-
Soal Direksi BUMN Bukan Penyelenggara, Ketua KPK: Tetap Wajib Serahkan LHKPN ketentuan Pasal 9G Undang-Undang BUMN dapat dimaknai status penyelenggara negara tidak akan hilang ketika seseorang menjadi pengurus BUMN
-
Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto Jadi Plt Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjuk juru bicaranya Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Plt Direktur Penyelidikan
-
Singgung Soal Korupsi, Erick Thohir Respons Soal Direksi BUMN Bukan Penyelenggara Negara dengan tidak terpenuhinya unsur penyelenggara negara, jajaran direksi di perusahaan pelat merah akan semakin sulit ditangkap bila melakukan tindak pidana korupsi
-
Bukan Rezeki, Guru Terima Hadiah dari Orang Tua Murid Tapi Bentuk Gratifikasi! guru yang menerima hadiah dari orang tua murid saat kenaikan kelas merupakan bentuk dari gratifikasi, bukan rezeki
-
Boby Nasution Menantu Jokowi Datangi KPK, Ada Apa Nih? menantu Jokowi itu menjelaskan, selain dirinya, tujuh kepala daerah kabupaten/kota di Sumatera Utara turut diundang