Soal Wagub, Pengamat: Biar DPRD DKI Yang Pilih

Jakarta, MERDEKANEWS - Siapa pengganti Sandiaga Uno masih simpang siur. PKS sebagai mitra koalisi mengklaim kalau kursi Wagub DKI Jakarta adalah jatah mereka.

Hampir semua elit PKS teriak. Bahkan, Presiden PKS Sohibul Iman secara terbuka juga menyebut kalau Wagub adalah jatah partainya.

Tapi, secara etika kalau kursi Wagub adalah milik Gerindra. Kenapa? Karena, saat Gerindra dan PKS koalisi di Pilkada Jakarta, Anies bukan kader partai.

Artinya Anies berstatus independen. Nah, hanya Sandi yang berangkat dari kader Gerindra.

Jika kemudian Sandi mundur dan maju sebagai Cawapres tentunya kursi kosong itu milik Gerindra. Wajar jika Gerindra mengisi kursi bekas Sandi, karena partai besutan Prabowo itu punya 15 kursi di DPRD sedangkan PKS hanya 11 kursi.

Karena PKS ngotot atau kebelet bisa saja untuk menjaga harmonisasi, nama Wagub dikirim dari masing-masing partai.

Gerindra mengajukan satu nama dan PKS mengirim satu nama. Dari dua nama ini nantinya akan dipilih dalam rapat paripurna DPRD.

Siapa yang dipilih sebaiknya semua pihak bisa menerima. PKS legowo begitu juga Gerindra harus ikhlas.

Kenapa harus dua nama? Karena, Anies dalam berbagai kesempatan tidak mempersoalkan siapa yang akan menggantikan Sandi.

Seperti dikutip koran harian TheJak (Nonstop), pengamat hukum RBJ Bangkit mengatakan, ini persoalan etika. Jika PKS beretika pastinya mereka akan ikhlas dan tidak ngotot minta jatah Wagub.

Bukan hanya etika, tapi kursi Wagub juga harus melihat dampak luas bagi warga Jakarta. "Bisa Anda bayangkan jika kursi itu diisi kader PKS tapi tidak paham Jakarta," ungkapnya kepada wartawan. 

Jalan tengah seperti PKS mengirim nama dan Gerindra mengajukan nama kata Bangkit bisa menjadi solusi jalan tengah. "Tapi ini jalan terakhir. Karena secara etika Wagub itu milik Gerindra," tukasnya.

DPRD menurut Bangkit, pastinya punya pertimbangan yang matang. Apalagi berdasarkan undang-undang (UU) kalau DPRD adalah perwakilan rakyat.

"Dan dalam aturan juga disebutkan jika ada kepala daerah mundur maka DPRD lah yang akan memilih dengan agenda paripurna," terang Bangkit.

Jadi lanjut Bangkit, PKS dan Gerindra harus mempercayakan kepada DPRD. Biarkan para wakil rakyat itu membahas berdasarkan mekanisme dan aturan.

  (Ira Safitri)